Kota Bekasi – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memberikan penjelasan terkait polemik pembangunan gapura senilai Rp1 miliar yang disebut-sebut bersumber dari APBD, di tengah masih adanya sejumlah ruas jalan di Kota Bekasi yang belum tertangani secara optimal.
Tri menegaskan bahwa usulan pembangunan gapura tersebut bukan berasal dari pemerintah kota, melainkan dari DPRD melalui mekanisme perencanaan yang berlaku.
“Kan sudah tahu siapa yang mengusulkan, (DPRD),” kata Tri saat ditemui di Pemkot Bekasi, Kamis.(8/1/2026).
Ia menjelaskan, dalam proses perencanaan pembangunan daerah terdapat berbagai jalur pengusulan program, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menyerap aspirasi masyarakat.
“Saya kira kan ada ruang dan kita kalau dalam proses perencanaan pembangunan ada ruang di mana ada proses melalui musrenbang yang kemudian muncul lah dari warga masyarakat,” ujarnya.
Menurut Tri, aspirasi pembangunan dapat berasal dari beragam mekanisme, baik melalui warga secara langsung maupun melalui wakil rakyat.
“Warga masyarakat kan tentu ada yang melalui pokok pikiran yang terhormat dan ada melalui proses bagian dari pola teknokratis,” lanjutnya.
Terkait urgensi pembangunan gapura tersebut, Tri menilai hal itu seharusnya ditanyakan kepada pihak pengusul. Pemerintah kota, kata dia, berkewajiban menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama dan ditetapkan dalam regulasi daerah.
“Jadi saya kira kalau soal urgensi dan sebagainya ditanyakan kepada yang mengusulkan. Pada intinya kalau sudah menjadi kesepakatan di dalam kemudian ditetapkan melalui Perda kesepakatan bersama, ya kami pemerintah tentu akan melaksanakan,” tegasnya.
Menanggapi kondisi sejumlah ruas jalan yang belum tertangani akibat keterbatasan anggaran, Tri mengakui bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi sangat besar dan tidak seluruhnya dapat dipenuhi secara bersamaan.
“Iya dong, karena kebutuhan kita kan cukup panjang dan banyak,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Hal tersebut tercermin dari alokasi anggaran pada dinas-dinas teknis yang menangani pekerjaan dasar pelayanan publik.
“Tentu yang paling penting adalah hari ini untuk kegiatan yang namanya infrastruktur itu adalah yang menjadi utama. Makanya kalau dilihat dari konsep anggaran yang ada, BMSDA kemudian Perkimtan itu menjadi primadona,” katanya.
Tri menambahkan, fokus pembangunan infrastruktur tersebut sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini menitikberatkan pada penanganan jalan dan banjir, tanpa mengabaikan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Ini sejalan dengan perintahnya bapak gubernur dan hari ini Jawa Barat konsentrasi terkait dengan penanganan jalan lalu banjir, termasuk kita tidak boleh meninggalkan tugas utama kita yaitu pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Septian)
