Kota Bekasi – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi melakukan langkah efisiensi dengan memangkas pendapatan pegawai menyusul beban utang operasional rumah sakit yang mencapai sekitar Rp70 miliar kepada pihak ketiga.
Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid (CAM), dr. Sudirman, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diambil lantaran porsi belanja pegawai selama ini dinilai terlalu tinggi.
“Efisiensi itu kami lakukan dari belanja pegawai, kan belanja pegawai kita itu terlalu tinggi sebetulnya 60,4 persen ya,” kata Sudirman, dikutip Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), porsi belanja pegawai idealnya berada di kisaran 45 persen. Temuan serupa juga tercantum dalam hasil audit Inspektorat.
“Hasil audit inspektorat juga salah satu temuannya itu sebenarnya belanja pegawainya terlalu tinggi,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, manajemen RSUD melakukan penyesuaian remunerasi pegawai. Namun kebijakan tersebut tidak diberlakukan secara merata dan tetap mempertimbangkan status serta besaran penghasilan masing-masing pegawai.
“Nah, semua PNS terkena rasionalisasi dengan pemotongan remunerasi, tapi yang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pegawai BLUD yang dengan penghasilan tertentu tidak kami potong remunerasinya,” tuturnya.
Sudirman menyebutkan, untuk aparatur sipil negara (ASN), pemotongan remunerasi dilakukan sekitar lima persen. Sementara bagi tenaga BLUD dan dokter, penyesuaian dilakukan melalui penurunan persentase jasa pelayanan (Jaspel).
“Penghasilan UMR ke bawah kami tidak potong, tapi untuk yang ke atas itu, seperti dokter-dokter itu kan Ya, kami lakukan pemotongan jaspelnya (jasa pelayananya) gitu turun dua persen, kalau besaran nominal sekira 8 – 10 persen,” paparnya.
Lebih lanjut, Sudirman mengungkapkan bahwa RSUD Kota Bekasi saat ini menanggung utang operasional kepada vendor dengan nilai sekitar Rp70 miliar, terutama untuk kebutuhan layanan utama rumah sakit.
“Iya iya, angkanya sekitar segitu (Rp 70 Miliar) itu semacam utang operasional ya buat gas medis, laboratorium,” ucapnya.
Ia menegaskan, seluruh kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab RSUD Kota Bekasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Iya oleh kami, oleh RSUD sebagai BLUD,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, kondisi keuangan RSUD saat ini mendorong perlunya langkah efisiensi serta pembenahan manajemen agar operasional rumah sakit tetap berjalan secara proporsional dan berkelanjutan.
Ia mengaku telah menginstruksikan manajemen RSUD untuk menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan dan kondisi keuangan yang ada.
“Oleh karena itu saya sudah memperintahkan kepada manajemen untuk melakukan langkah-langkah disesuaikan dengan tentu kemampuan dan kondisi yang ada,” kata Tri.
Menurut Tri, salah satu langkah yang diambil adalah pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sementara teknis pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada manajemen RSUD.
“Jadi saya kira bagaimana pengurangan itu hanya dilakukan terkait dengan jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang kemudian harus mereka keluarkan, nanti kalau secara teknis Saya kira direktur RSUD tapi kebijakannya adalah secara umum itu,” imbuhnya.
Tri juga mengungkapkan bahwa persoalan keuangan RSUD Kota Bekasi telah berlangsung cukup lama dan baru dipetakan secara menyeluruh setelah adanya pergantian pimpinan.
“Kami sama-sama menanggulangi terkait dengan proses yang mungkin sudah terjadi begitu lama, begitu audit yang pada saat penyerahan direktur RSUD yang baru kita harus melakukan mapping dan kondisi ini yang harus kita perbaiki,” tuturnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Septian)
