Kota Bekasi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah Kota Bekasi mulai menimbulkan efek turunan di luar tujuan utamanya.
Jika sebelumnya program ini dipandang sebagai intervensi gizi pada kelompok rentan — terutama pelajar dan balita — kini dapur-dapur penyedia makanan menunjukkan peran baru: membuka lapangan kerja dalam jumlah signifikan di sektor non-formal.
Dalam dua bulan terakhir, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melakukan pendataan awal di sejumlah dapur MBG pada dua kecamatan: Bekasi Barat dan Bekasi Utara.
Fokusnya bukan pada kualitas gizi, tetapi pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan.
“Kami melihat ada aktivitas tenaga kerja yang tidak kecil di dapur-dapur ini,” kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Muhamad Iqbal Bayuaji. “Satu SPPG saja bisa menyerap puluhan pekerja lokal. Kalau dikalikan ratusan dapur, dampaknya terhadap penurunan pengangguran akan cukup besar.”
Pemerintah Kota Bekasi belum merilis angka resmi terkait serapan tenaga kerja, namun jika asumsi rata-rata setiap dapur mempekerjakan 20 hingga 30 orang, maka potensi serapan dapat mencapai ribuan pekerja.
Angka itu signifikan jika dibandingkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Bekasi yang masih bergerak di kisaran 9–10 persen dalam dua tahun terakhir.
Lebih menarik lagi, karakter tenaga kerja yang terserap tidak mengikuti pola ketenagakerjaan formal. Di dapur MBG, pekerja datang dari ragam latar belakang pendidikan — dari lulusan SMA hingga ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak masuk pasar kerja.
“Ini yang membuatnya inklusif. Berbeda dengan sektor formal yang kerap menghambat masuk kerja melalui syarat teknis dan administratif,” ujar Iqbal.
Efek domino ekonomi juga mulai terpantau. Pertama, pada rantai penyedia bahan pangan. Ratusan dapur yang beroperasi memerlukan suplai sayur, daging, bumbu, dan produk olahan lain secara stabil.
Dampaknya terasa pada pemasok skala kecil dan menengah yang sebelumnya cenderung kalah dari pasar ritel modern. Kedua, pada jasa pendukung: transportasi kombatan kecil hingga distribusi lokal.
Pendataan yang sekarang berlangsung akan menjadi dasar evaluasi kebijakan. Pemerintah daerah ingin menentukan apakah serapan tenaga kerja melalui MBG dapat dihitung sebagai instrumen resmi pengurangan pengangguran — bukan sekadar efek sampingan.
“Data ini penting agar kami bisa melihat kontribusi nyata MBG terhadap pengurangan pengangguran,” kata Iqbal.
Ke depan, Pemerintah Kota Bekasi belum menutup kemungkinan untuk memperluas dapur MBG. Jika ekspansi terjadi, kebutuhan tenaga kerja dipastikan bertambah.
Namun keputusan itu akan berbenturan dengan dua faktor lainnya: kemampuan anggaran daerah dan kesiapan infrastrukturnya.
Untuk saat ini, dapur-dapur MBG menjadi anomali menarik dalam peta ekonomi Kota Bekasi: program sosial yang menyeberang ke ranah ketenagakerjaan, dengan distribusi manfaat yang justru lebih terasa di lapisan bawah pasar tenaga kerja. Di kota yang selama ini bergantung pada industri manufaktur dan sektor jasa, perubahan ini layak dicatat.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Shyna S.V)
