Kota Bekasi – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Oloan Nababan, menyoroti masih banyaknya sekolah dasar negeri di Kota Bekasi yang kekurangan mebeler.
Kursi dan meja belajar yang tidak memadai dinilai berdampak langsung pada kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
Oloan menegaskan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus segera merumuskan solusi yang terukur dan berbasis data. Menurut dia, persoalan mebeler tidak bisa diselesaikan secara parsial tanpa perencanaan matang.
“Opsinya tentu ada, misalnya pembelian baru dengan perencanaan yang baik. Kita juga pernah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan agar mebeler yang ada, kalau masih memungkinkan, diperbaiki,” ujar Oloan, Sabtu (7/2/2026).
Ia menilai, selain pengadaan baru, perbaikan mebeler lama bisa menjadi langkah efisien di tengah keterbatasan anggaran. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada pendataan menyeluruh, baik dari sisi jumlah kebutuhan maupun kualitas barang yang masih layak pakai.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp35 miliar untuk pengadaan 16 ribu unit mebeler. Meski demikian, Oloan mengakui angka itu belum mampu menutup seluruh kebutuhan sekolah di Kota Bekasi.
“Dengan kondisi sekarang, anggaran itu tetap tidak cukup,” katanya.
Ia memperkirakan penyelesaian persoalan mebeler tidak akan tuntas dalam satu tahun anggaran. Karena itu, Komisi IV berencana mendorong agar pembahasan APBD 2027, yang dimulai Maret–April mendatang, memberi prioritas lebih besar pada pemenuhan sarana pendidikan dasar.
“Kita akan dorong di perencanaan 2027 supaya penyelesaian mebeler ini bisa segera teratasi. Harapannya 2027 bisa maksimal,” ujarnya.
Tak hanya mebeler, Oloan juga menyoroti kondisi sejumlah gedung sekolah yang membutuhkan perbaikan. Ia menyebut persoalan infrastruktur pendidikan sebagai pekerjaan rumah bersama yang tak bisa ditunda.
Komisi IV, kata dia, telah meminta Dinas Pendidikan menyusun identifikasi gedung sekolah yang menjadi prioritas rehabilitasi. Pendataan itu diperlukan agar perbaikan dilakukan secara terarah dan tidak sporadis.
“Yang tahu data kan Dinas Pendidikan. Maka kami mendorong agar ada identifikasi gedung-gedung sekolah yang memang prioritas untuk diperbaiki,” ucapnya.
Persoalan lain yang tak kalah mendesak adalah kekurangan tenaga pendidik. Berdasarkan data yang disampaikan Oloan, Kota Bekasi saat ini masih kekurangan sekitar 2.500 guru. Kondisi ini membuat sebagian guru harus bekerja melebihi beban jam normal.
Komisi IV mendorong optimalisasi tenaga pendidik yang ada dengan tetap memperhatikan aspek penghargaan dan kesejahteraan. Sementara itu, pengadaan guru baru masih terkendala regulasi, terutama terkait formasi dan mekanisme rekrutmen aparatur sipil negara.
“Yang pasti, untuk kondisi sekarang kita maksimalkan apa yang ada dan kita harus menghargai itu,” kata Oloan.
Di tengah keterbatasan anggaran dan regulasi, DPRD menilai penyelesaian persoalan pendidikan dasar di Kota Bekasi memerlukan perencanaan jangka menengah yang konsisten. Tanpa itu, kekurangan sarana dan tenaga pendidik berpotensi terus berulang setiap tahun anggaran.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Advertorial)
