Bekasi  

Cegah Korupsi Lahan, Wali Kota Bekasi Tekan Komitmen Bersama KPK dan ATR/BPN

Bekasi - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan di wilayah Jawa Barat, Selasa (4/8/2026). Foto: Ist/Gobekasi.id.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan di wilayah Jawa Barat, Selasa (4/8/2026). Foto: Ist/Gobekasi.id.

Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi menyatakan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang yang bersih dari praktik rasuah.

Untuk itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan di wilayah Jawa Barat pada Selasa (4/8/2026).

Dalam forum tersebut, Tri Adhianto bersama 27 kepala daerah se-Jawa Barat membubuhkan tanda tangan kesepakatan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyaksikan langsung prosesi penandatanganan kesepakatan lintas lembaga tersebut.

Para pihak merancang kesepakatan ini sebagai langkah strategis untuk membenahi administrasi pertanahan melalui pembaruan data yang terintegrasi.

Selain itu, seluruh pemerintah daerah berjanji mengimplementasikan sembilan program kerja prioritas sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa deklarasi ini bukan sekadar agenda seremoni. Sebaliknya, langkah ini merupakan upaya nyata menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat.

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penataan administrasi pertanahan serta tata ruang yang baik akan memberikan kepastian hukum dan menutup celah penyimpangan,” ujar Dedi Mulyadi.

Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa pengawasan ketat menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, semua pihak sangat memerlukan integrasi data antarelemen kunci.

“Kolaborasi antarpemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan KPK merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola yang bersih. Hasilnya, kami optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Tri Adhianto.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *