Bekasi — Dewan Hakim tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 mengabulkan seluruh permohonan banding Tim Hukum Kontingen Kota Bekasi.
Langkah hukum ini diajukan terkait sanksi diskualifikasi yang sebelumnya dijatuhkan kepada pesilat Sulasmin Alimarisa saat berhadapan dengan atlet Kabupaten Sumedang.
Lewat putusan tersebut, sanksi diskualifikasi terhadap Sulasmin pada nomor tanding putra kelas I di gelanggang 2, Jumat (6/11/2026), resmi dibatalkan.
Selain itu, Dewan Hakim meminta pemulihan hak atlet dilakukan secara penuh, termasuk penetapan hasil pertandingan yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Fakta Persidangan dan Bukti Rekaman Video
Sengketa ini bermula saat Sulasmin bertanding sengit melawan pesilat Kabupaten Sumedang. Ketika laga memasuki ronde ketiga, Sulasmin memimpin unggul dengan skor 27-12.
Kendati demikian, laga dihentikan mendadak dan Sulasmin didiskualifikasi lantaran atlet lawan jatuh serta dinyatakan tidak sanggup melanjutkan pertarungan.
Keberatan awal yang diajukan oleh Tim Kota Bekasi sempat ditolak oleh Dewan Hakim cabang olahraga pencak silat.
Tak menyerah, tim hukum melayangkan banding ke tingkat provinsi dengan menyertakan bukti rekaman video dan keterangan ahli. Hasilnya, Dewan Hakim Provinsi menilai penjatuhan sanksi tersebut tidak berdasar secara faktual.
Protes Pembangkangan Surat Penghentian Pertandingan
Meskipun hak hukum berhasil dimenangkan, kelanjutan pertandingan di nomor tersebut sangat disayangkan oleh pihak Kota Bekasi.
Sebab, surat instruksi penghentian sementara pertandingan yang dirilis Dewan Hakim Provinsi justru diabaikan oleh panitia saat proses sengketa masih bergulir.
Akibatnya, babak semifinal terganggu karena atlet Kabupaten Sumedang juga absen bertanding. Situasi ini menguntungkan atlet Kabupaten Cirebon yang meleganggang mulus ke partai final tanpa lawan, sebelum akhirnya ditundukkan oleh pesilat Kota Bandung.
Ditolaknya dasar diskualifikasi ditegaskan oleh Koordinator Tim Hukum Kontingen Kota Bekasi, Samsudin Nurseha, setelah menerima hasil putusan banding.
“Putusan Dewan Hakim Provinsi mengabulkan seluruh permohonan banding kami. Diskualifikasi terhadap atlet Kota Bekasi dibatalkan dan hak atlet dipulihkan,” kata Samsudin kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Upaya banding ditempuh oleh tim hukum karena kekecewaan atas penilaian sepihak di gelanggang yang dianggap merugikan atletnya.
“Dari video yang kami ajukan dan keterangan ahli dalam persidangan, kami menilai tidak ada pelanggaran sebagaimana yang menjadi dasar diskualifikasi. Karena itu, kami menempuh mekanisme banding sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Pengabaian surat arahan dari Dewan Hakim Provinsi turut dikecam secara terbuka oleh Samsudin.
“Seharusnya pertandingan dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan. Kami sedang menggunakan hak hukum melalui mekanisme banding yang memang disediakan dalam peraturan pertandingan,” tegas Samsudin.
Desakan agar Technical Delegate memberikan penjelasan resmi kini dilayangkan oleh Tim Hukum Kota Bekasi. Hasilnya, seluruh pihak terkait diimbau untuk patuh dan segera mengeksekusi penyesuaian administrasi serta status atlet sesuai amanat keputusan provinsi.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya
