Bekasi — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk meminta penjelasan resmi dari manajemen perusahaan terkait serangkaian persoalan hubungan industrial yang dilaporkan oleh pekerja.
Langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atas aduan yang dilayangkan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI).
Sebelumnya, audiensi perwakilan FSPGI telah diterima oleh Wamenaker di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Laporan tersebut juga ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan lewat penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI.
Sidang Lapangan dan Sorotan Isu Ketenagakerjaan
Dalam inspeksi tersebut, Wamenaker didampingi oleh Dirjen Binwasnaker dan K3 Ismail Pakaya serta Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri.
Kehadiran jajaran Kemnaker didukung pula oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida serta tim Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Sejumlah persoalan krusial diperiksa secara mendalam oleh pemerintah, mulai dari status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah yang tertunggak, hingga prosedur PHK yang disinyalir melanggar aturan.
Selain itu, dugaan pelecehan seksual serta praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja turut dimintai klarifikasi.
Rencana Mediasi dan Pemenuhan Hak Pekerja
Guna menyelesaikan sengketa ini, manajemen PT IEI bersama perwakilan pekerja dijadwalkan akan diundang dalam pertemuan khusus di Kantor Kemnaker. Ruang dialog ini disiapkan agar penyelesaian masalah dapat ditempuh secara objektif dan berkepastian hukum.
Manajemen perusahaan diimbau secara tegas untuk tidak mengabaikan jaminan sosial pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kebebasan berserikat serta mekanisme pemutusan hubungan kerja diminta untuk terus dijalankan sesuai regulasi yang berlaku.
Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dipastikan oleh Wamenaker Afriansyah Noor bakal diproses secara adil dengan mendengarkan kedua belah pihak.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah Noor.
Ketegasan mengenai perlindungan hak dasar buruh dan prinsip hubungan industrial yang harmonis digarisbawahi oleh Afriansyah Noor.
“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.
Sinergi antara kemudahan berusaha dan perlindungan tenaga kerja turut ditekankan oleh Wamenaker di akhir pernyataannya.
“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” tegas Afriansyah Noor.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya
