Plt Walikota Tri Ardianto secara resmi melantik Pejabat esselon III dan Esselon VI yang bertempat di Aula Nonon Sonthanie (19/5/2022), yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawaty dan Kepala BKPSDM, Karto.
Dalam Menyikapi Rotasi dan Mutasi yang dilaksanakan oleh Plt Walikota Tri Ardianto Partai Gelora Indonesia Kota Bekasi Ariyanto Hendrata Selaku Ketua DPD menganggap bahwa Rotasi dan Mutasi yang dilakukan oleh Plt Walikota adalah suatu kebutuhan dari sebuah roda organisasi di Pemerintahan Kota Bekasi.
Menurut dia legislatif dan eksekutif bisa menghormati hak prerogative dari pada seorang kepala daerah. Terlebih adanya izin dari Mendagri, KSN, Menpan yang didasari perlu adanya untuk penyegaran dalam organisasi.
Baca Juga: Peran Islam Dalam Perubahan Sosial
“Kenapa kita memaklumi ini karena memang kota Bekasi sedang mengalami persoalan yang sangat serius dalam birokrasi misalnya kasus-kasus hukum yang menimpa para birokrat dilingkungan kota Bekasi tentunya ini menjadi pelajaran besar bagi PLT Walikota, karena saat ini memimpin kota Bekasi tentunya beliau harus dapat menempatkan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi yang memang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kota Bekasi,” kata Ariyanto.
Eks politikus Kalimalang ini juga mengungkapkan jika yang paling penting disini adalah menyelesaikan persoalan distras antara pemerintah daerah dengan masyarakat, karena distras ini muncul karena kasus-kasus hukum, sehingga ke depan Partai Gelora mendesak agar Plt Walikota Bekasi juga mempertimbangkan aspek-aspek track record dari pada seseorang untuk menjabat posisi-posisi trategis ini.
Ariyanto menyebut Plt Wali Kota Bekasi harus belajar dari kasus-kasus terdahulu, darurat korupsi ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga sudah 2 kali kepala daerah dan juga para birokrat yang tersangkut masalah korupsi jangan sampai ini menjadi ketiga kalinya.
“Saya Berharap Plt Walikota Bekasi mampu membangun semangat Kolaborasi dalam membangun kota Bekasi, meskipun partai Gelora tidak memiliki kursi di DPRD tetap akan
mengkritisi sebagai entitas politik di luar apabila ada kebijakan-kebijakan yang menyimpang keluar dari koridor arah pembangunan kota bekasi yang kita inginkan,” tandasnya.
Respon (1)