Bekasi — Pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Selasa, 17 November 2026, membuka kembali sorotan terhadap persoalan tata kelola kerja sama operasi (KSO) minyak dan gas bumi di Kota Bekasi.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dalam kerja sama antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.
Namun, perhatian terhadap pemeriksaan itu tidak hanya tertuju pada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kerja sama migas. Kebijakan perdamaian antara PT Migas Kota Bekasi dan perusahaan asing Foster Oil & Energy pada 2022 juga kembali dipertanyakan. Keputusan tersebut menjadi sorotan karena berlangsung ketika Tri Adhianto menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi.
Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, meminta Kejaksaan Agung tidak berhenti pada pemeriksaan administratif dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan.
Menurut dia, penyidik perlu menelusuri seluruh rangkaian kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan daerah, termasuk proses perdamaian dengan Foster Oil & Energy.
Mulyadi bahkan melontarkan tudingan keras terhadap Tri. Ia menyebut kebijakan perdamaian tersebut sebagai tindakan yang menurut penilaiannya merugikan kepentingan negara dan menyematkan istilah pengkhianat bangsa kepada Wali Kota Bekasi itu.
Tuduhan tersebut merupakan penilaian Mulyadi dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Penetapan tanggung jawab pidana seseorang tetap harus didasarkan pada alat bukti dan proses peradilan.
Meski demikian, kritik yang disampaikan Forkim menempatkan satu persoalan penting di hadapan penyidik: bagaimana sebuah sengketa kerja sama perusahaan daerah dengan perusahaan asing diselesaikan, dan apakah keputusan itu telah mempertimbangkan kepentingan keuangan daerah?
Pemeriksaan Tri oleh Jampidsus menjadi relevan dalam konteks tersebut. Apalagi, Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan penyimpangan tata kelola KSO Migas Kota Bekasi dengan Pertamina EP yang diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun.
Pemeriksaan Tri dan penyidikan KSO migas
Pemanggilan Tri Adhianto merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap tata kelola PT Migas Kota Bekasi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna membenarkan bahwa Tri dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa, 17 November 2026.
Pemeriksaan direncanakan berlangsung di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 atau 10.00 WIB. Keterangan tersebut disampaikan Anang kepada wartawan pada Senin, 16 November 2026. Kejaksaan Agung menyatakan masih menunggu kehadiran Tri untuk memenuhi panggilan penyidik.
Status pemeriksaan sebagai saksi perlu diperhatikan. Pemanggilan seseorang dalam proses penyidikan tidak serta-merta menunjukkan bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Penyidik membutuhkan keterangan dari pihak-pihak yang dipandang mengetahui, mengalami, atau memiliki informasi mengenai rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
Dalam perkara KSO Migas Bekasi, rentang waktu penyidikan yang mencakup 2009 hingga 2024 menunjukkan bahwa persoalan yang ditangani tidak terbatas pada satu periode kepemimpinan. Penyidik perlu memeriksa proses pembentukan kerja sama, dasar perizinan, pelaksanaan kegiatan operasional, pembagian kewenangan, pengelolaan pendapatan, hingga pertanggungjawaban para pejabat dan pengurus perusahaan.
Kejaksaan Agung sebelumnya mengambil alih penyidikan perkara tersebut dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Oktober 2026, Anang menyebut penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam mekanisme kerja sama dan perizinan operasional.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah dugaan tidak terpenuhinya mekanisme persetujuan DPRD serta perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut keterangan Kejaksaan Agung, sejumlah mekanisme yang seharusnya menjadi bagian dari tata kelola kerja sama diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari konstruksi perkara yang sedang didalami. Namun, dugaan pelanggaran mekanisme perizinan itu masih harus dibuktikan melalui dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang dikumpulkan penyidik.
Kejaksaan Agung memperkirakan potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun. Nilai tersebut disampaikan sebagai perkiraan dalam penyidikan, bukan angka kerugian final yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Anang juga menjelaskan bahwa dampak persoalan tata kelola tidak hanya dirasakan perusahaan daerah. PT Pertamina EP disebut turut mengalami kerugian dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
Dengan demikian, penyidikan tidak hanya menyangkut hubungan bisnis antara dua perusahaan. Perkara ini juga berkaitan dengan tata kelola aset dan kepentingan publik, mengingat PT Migas Kota Bekasi merupakan perusahaan perseroan daerah yang menjalankan kegiatan usaha dengan membawa kepentingan pemerintah daerah.
Perdamaian dengan Foster Oil menjadi sorotan
Di tengah penyidikan tersebut, Mulyadi meminta Kejaksaan Agung memberi perhatian khusus terhadap kebijakan perdamaian antara PT Migas Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy.
Persoalan ini memiliki konteks tersendiri. Menurut Mulyadi, hubungan kedua perusahaan sebelumnya telah menjadi sengketa hukum dan berkaitan dengan persoalan kerugian materiil yang dialami PT Migas Kota Bekasi.
Ia mempertanyakan alasan dan dasar pengambilan keputusan perdamaian ketika proses hukum masih berjalan. Terlebih, kebijakan tersebut disebut berlangsung pada 2022, saat Tri Adhianto menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi.
Bagi Mulyadi, keputusan tersebut tidak dapat dipandang sebagai urusan bisnis biasa. Sebab, perusahaan yang terlibat merupakan perusahaan daerah, sementara pihak lain dalam sengketa tersebut adalah perusahaan asing.
Ia menilai pemerintah daerah seharusnya memastikan setiap keputusan yang menyangkut aset dan kepentingan perusahaan daerah didasarkan pada pertimbangan hukum, ekonomi, serta kepentingan publik.
“Negara dirugikan oleh perusahaan asing, tetapi justru dilakukan perdamaian. Ini sudah tidak sehat. Bagaimana mungkin persoalan yang sudah memiliki proses hukum justru berakhir dengan perdamaian?” kata Mulyadi.
Pertanyaan tersebut menempatkan kebijakan perdamaian sebagai salah satu bagian yang perlu ditelusuri dalam penyidikan. Akan tetapi, perdamaian dalam sengketa bisnis pada dasarnya tidak otomatis merupakan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian melalui kesepakatan para pihak dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan maupun negara.
Karena itu, hal yang perlu diuji bukan semata-mata ada atau tidaknya perdamaian, melainkan bagaimana keputusan itu dibuat, siapa yang memiliki kewenangan, apa pertimbangan yang digunakan, serta bagaimana dampaknya terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Apabila keputusan tersebut menyebabkan perusahaan daerah kehilangan hak tagih atau menerima penyelesaian yang tidak sebanding dengan nilai kerugian, penyidik perlu menelusuri apakah terdapat pelanggaran kewenangan, kelalaian, atau tindakan yang memenuhi unsur pidana.
Sebaliknya, jika perdamaian dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis yang sah, memiliki persetujuan sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan, hal itu juga perlu dijelaskan secara terbuka.
Di sinilah pemeriksaan terhadap dokumen menjadi penting. Perjanjian perdamaian, berita acara rapat, persetujuan pemegang saham, pendapat hukum, surat kuasa, serta dokumen korespondensi antara perusahaan dan pemerintah daerah dapat membantu menjelaskan proses pengambilan keputusan.
Mulyadi meminta agar seluruh dokumen tersebut ditelusuri sehingga publik mengetahui apakah perdamaian dilakukan melalui prosedur yang benar atau justru mengandung persoalan yang berpotensi merugikan perusahaan daerah.
Sengketa hukum dan angka kerugian Rp12 miliar
Mulyadi juga mengaitkan persoalan perdamaian dengan putusan Mahkamah Agung dalam sengketa PT Migas Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy.
Menurut dia, putusan yang disebut terbit pada April 2022 itu telah menyinggung penderitaan PT Migas Kota Bekasi akibat hubungan kerja sama dengan perusahaan tersebut. Ia menyebut terdapat kerugian materiil yang nilainya mencapai Rp12 miliar.
Mulyadi menilai angka itu seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mengevaluasi kebijakan perdamaian. Sebab, apabila kerugian telah menjadi bagian dari proses hukum, penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan perlindungan terhadap hak perusahaan daerah.
“Artinya, persoalan kerugian ini bukan sekadar asumsi Mahkamah Agung. Angkanya sudah pernah dihitung dan disampaikan dalam proses putusan penegakan hukum,” ujarnya.
Ia mempertanyakan mengapa sengketa tersebut kemudian berakhir melalui perdamaian ketika Tri menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi.
Mulyadi juga menyebut bahwa perdamaian terjadi sehari sebelum putusan kasasi keluar. Menurut dia, rentang waktu tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses dan alasan di balik keputusan para pihak.
“Kalau memang perdamaian itu terjadi sehari sebelum putusan kasasi keluar, publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini murni keputusan bisnis atau ada sesuatu di baliknya? Jangan sampai muncul dugaan adanya pemufakatan jahat untuk merampok keuangan negara,” kata Mulyadi.
Keterangan mengenai tanggal perdamaian, tanggal putusan, serta nilai kerugian tersebut perlu diuji dengan salinan resmi putusan Mahkamah Agung dan dokumen kesepakatan perdamaian. Ketepatan kronologi menjadi penting karena perbedaan satu hari dalam proses hukum dapat memiliki konsekuensi terhadap penilaian mengenai tahapan penyelesaian sengketa.
Penyidik juga perlu membedakan antara nilai kerugian yang disebut dalam proses perkara perdata dan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi. Keduanya dapat berkaitan, tetapi tidak otomatis memiliki dasar perhitungan maupun konsekuensi hukum yang sama.
Nilai Rp12 miliar yang disebut Mulyadi tidak dapat langsung disamakan dengan potensi kerugian sekitar Rp2 triliun yang disampaikan Kejaksaan Agung. Angka pertama dikaitkan dengan sengketa PT Migas Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy, sedangkan angka kedua merupakan estimasi penyidik dalam perkara tata kelola KSO dengan Pertamina EP sepanjang 2009–2024.
Perbedaan konteks tersebut penting agar publik tidak mencampuradukkan dua persoalan hukum yang mungkin saling berkaitan, tetapi tetap membutuhkan pembuktian dan perhitungan tersendiri.
Menelusuri kewenangan dan tanggung jawab pejabat
Salah satu persoalan mendasar yang disoroti Forkim adalah kewenangan pejabat pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan perusahaan perseroan daerah.
Sebagai perusahaan daerah, PT Migas Kota Bekasi memiliki hubungan kelembagaan dengan pemerintah kota. Namun, hubungan tersebut tidak berarti seluruh keputusan operasional perusahaan dapat diambil secara langsung oleh kepala daerah tanpa memperhatikan mekanisme korporasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ada pembagian kewenangan antara pemegang saham, kepala daerah dalam kapasitas yang ditentukan aturan, dewan komisaris, direksi, dan organ perusahaan lainnya. Setiap keputusan strategis harus dilihat berdasarkan ketentuan anggaran dasar, peraturan mengenai badan usaha milik daerah, serta dokumen persetujuan yang berlaku.
Dalam konteks kebijakan perdamaian, penyidik perlu memastikan siapa yang menginisiasi penyelesaian sengketa, siapa yang menyusun atau menyetujui substansi kesepakatan, dan siapa yang memiliki kewenangan menandatangani dokumen.
Pertanyaan lainnya ialah apakah keputusan tersebut telah memperoleh persetujuan dari organ perusahaan yang berwenang. Apakah terdapat kajian hukum dan kajian ekonomi sebelum perdamaian dilakukan? Apakah perusahaan daerah telah menghitung konsekuensi keuangan dari kesepakatan tersebut? Apakah hak perusahaan telah dilindungi secara memadai?
Rangkaian pertanyaan tersebut menjadi relevan karena keputusan yang menyangkut aset perusahaan daerah tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan jangka pendek atau pertimbangan hubungan bisnis antarpihak.
Dalam perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, pengelolaan harus dilakukan dengan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian.
Pemeriksaan terhadap pejabat pemerintah daerah maupun pengurus perusahaan karena itu perlu diarahkan untuk mengetahui peran masing-masing dalam proses pengambilan keputusan. Penyidik harus mengidentifikasi apakah terdapat tindakan yang melampaui kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau keputusan yang mengakibatkan kerugian.
Mulyadi menilai, pemeriksaan Tri harus menjadi kesempatan bagi penyidik untuk membuka seluruh rangkaian persoalan tersebut.
“Pemanggilan ini harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh persoalan. Kami ingin mengetahui bagaimana keputusan strategis diambil, siapa yang memberikan persetujuan, apa dasar hukumnya, dan bagaimana dampaknya terhadap keuangan negara maupun perusahaan daerah. Jangan sampai persoalan sebesar ini hanya berhenti pada pemeriksaan formalitas,” ujarnya.
Ia meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan KSO dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran dan bukti yang ditemukan penyidik.
Penyidikan telah menjangkau sejumlah pihak
Perkembangan penyidikan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa perkara KSO Migas Bekasi tidak hanya menyentuh satu kelompok pejabat atau satu perusahaan.
Dalam sejumlah keterangan resmi sepanjang 2026, penyidik telah memeriksa saksi dari unsur pemerintah daerah, PT Migas Kota Bekasi, PT Pertamina EP, hingga Foster Oil & Energy.
Pada 30 September 2026, misalnya, penyidik memeriksa dua orang saksi, termasuk seorang aparatur sipil negara Pemerintah Kota Bekasi dan seorang pejabat dari Foster Oil. Pada 7 Oktober 2026, pemeriksaan kembali dilakukan terhadap sejumlah saksi dari lingkungan pemerintah kota dan perusahaan yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.
Kejaksaan Agung juga mengumumkan pemeriksaan saksi dari PT Pertamina EP dan unsur perusahaan daerah. Pada 11 November 2026, tiga orang saksi yang diperiksa berasal dari Foster Oil & Energy, PT Pertamina EP, dan Pemerintah Kota Bekasi.
Rangkaian pemeriksaan itu memperlihatkan bahwa penyidik sedang mengumpulkan keterangan dari berbagai unsur yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Lokasi yang disebut dalam pemberitaan antara lain Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda, kantor PT Migas Kota Bekasi, kantor Foster Oil & Energy di kawasan Sampoerna Strategic, Kantor Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah kontainer berisi dokumen. Dokumen-dokumen itu berpotensi menjadi bagian penting dalam menelusuri proses pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kerja sama.
Penggeledahan dan pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti. Langkah tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kesalahan pidana pihak tertentu.
Namun, cakupan pemeriksaan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, perusahaan daerah, perusahaan asing, dan Pertamina memperlihatkan luasnya aspek yang harus diurai dalam perkara ini.
Penyidik perlu menyusun hubungan antara keputusan administratif, dokumen kerja sama, aliran keuangan, dan pelaksanaan operasional. Tanpa pemetaan tersebut, sulit untuk memastikan pada tahap mana penyimpangan terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap keputusan.
Mengapa tata kelola KSO perlu dibuka?
Kerja sama operasi merupakan salah satu bentuk hubungan bisnis yang memungkinkan dua pihak atau lebih menjalankan kegiatan usaha dengan membagi sumber daya, tanggung jawab, risiko, dan manfaat berdasarkan kesepakatan.
Dalam sektor minyak dan gas bumi, kerja sama semacam ini berkaitan dengan kegiatan yang memiliki dimensi strategis. Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menyangkut kepentingan komersial perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan negara, penerimaan publik, dan kepatuhan terhadap regulasi sektor energi.
Karena itu, pembentukan dan pelaksanaan kerja sama harus memiliki dasar hukum serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Dalam perkara Bekasi, Kejaksaan Agung menyebut dugaan persoalan perizinan dan mekanisme persetujuan sebagai salah satu aspek yang sedang ditelusuri. Apabila benar terdapat tahapan perizinan yang tidak dipenuhi, penyidik perlu mengetahui alasan pelanggaran tersebut, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah tindakan itu berdampak terhadap pelaksanaan kerja sama.
Persoalan juga perlu ditelusuri dari sisi pembagian hasil dan beban operasional. Apakah perusahaan daerah memperoleh manfaat yang sebanding dengan kontribusinya? Bagaimana skema pembayaran dan penghitungan pendapatan? Siapa yang menanggung biaya operasional? Apakah terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk mengukur apakah kerja sama memberikan manfaat kepada perusahaan daerah atau justru menimbulkan beban keuangan yang berkepanjangan.
Apalagi, penyidikan Kejaksaan Agung mencakup rentang waktu 15 tahun. Dalam periode sepanjang itu, pergantian pejabat dan pengurus perusahaan dapat terjadi berulang kali. Oleh karena itu, penelusuran tanggung jawab tidak boleh dilakukan secara kolektif tanpa membedakan peran setiap orang.
Setiap keputusan harus dilihat berdasarkan waktu pengambilan, jabatan pihak yang terlibat, kewenangan yang dimiliki, serta dampak yang ditimbulkan.
Hal tersebut juga berlaku terhadap kebijakan perdamaian dengan Foster Oil & Energy. Penyidik perlu menguji apakah keputusan itu merupakan kebijakan korporasi yang sah atau terdapat persoalan dalam proses pengambilan dan pelaksanaannya.
Jika terdapat kerugian, penyidik harus menguraikan hubungan sebab akibat antara keputusan dan kerugian tersebut. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti yang relevan.
Forkim meminta penegakan hukum tidak tebang pilih
Mulyadi menilai penyidikan perkara KSO Migas Bekasi harus dilakukan secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar Kejaksaan Agung tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang berada pada lapisan administratif, tetapi juga menelusuri aktor yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan strategis.
Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas atau sekadar mengumpulkan keterangan dari sejumlah pejabat.
Ia meminta penyidik menelusuri siapa yang membuat keputusan, siapa yang menyetujui, dan siapa yang memperoleh keuntungan apabila ditemukan adanya penyimpangan.
Mulyadi juga mengaitkan tuntutannya dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Ia berharap komitmen tersebut tercermin dalam penanganan perkara yang tengah diusut Kejaksaan Agung.
“Jangan sampai Kejaksaan hanya memotong ranting-ranting, tetapi membiarkan aktor utama lolos dari proses hukum. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya,” kata Mulyadi.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa mempertimbangkan jabatan, pengaruh politik, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Namun, prinsip tidak tebang pilih juga harus berjalan beriringan dengan asas praduga tidak bersalah. Setiap orang yang diperiksa harus diperlakukan berdasarkan kedudukannya dalam proses hukum. Pemeriksaan sebagai saksi tidak dapat disamakan dengan penetapan tersangka, sementara kritik masyarakat tidak dapat menggantikan pembuktian oleh penyidik dan pengadilan.
Kejaksaan Agung sendiri menyatakan bahwa penyidikan perkara KSO Migas Bekasi dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Pernyataan tersebut penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan berdasarkan bukti, bukan tekanan atau penilaian yang berkembang di ruang publik.
Menunggu penjelasan Tri dan Kejaksaan Agung
Di tengah berbagai pertanyaan yang muncul, penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat menjadi bagian penting untuk menjaga keberimbangan informasi.
Tri Adhianto perlu diberi ruang untuk menjelaskan kedudukannya dalam proses perdamaian dengan Foster Oil & Energy pada 2022. Penjelasan tersebut setidaknya mencakup kapasitas jabatannya ketika keputusan dibuat, sejauh mana keterlibatannya, dasar pertimbangan yang digunakan, serta dokumen persetujuan yang menjadi landasan kebijakan.
Pihak PT Migas Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy juga perlu menjelaskan proses penyelesaian sengketa, substansi kesepakatan, dan konsekuensi finansial yang timbul bagi masing-masing pihak.
Demikian pula dengan Kejaksaan Agung. Publik membutuhkan penjelasan mengenai hubungan antara sengketa Foster Oil & Energy dan penyidikan tata kelola KSO dengan Pertamina EP. Apakah kedua persoalan tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara yang sama atau sedang didalami melalui aspek hukum yang berbeda?
Kejelasan mengenai hal tersebut akan membantu publik memahami ruang lingkup penyidikan sekaligus mencegah berkembangnya kesimpulan yang tidak didukung bukti.
Bagi Mulyadi, pemeriksaan Tri merupakan kesempatan untuk membuka persoalan yang selama ini dipertanyakan Forkim. Ia berharap penyidik menelusuri seluruh keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan migas daerah dan memastikan pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
“Jika hukum mengklaim dirinya sebagai penjaga moral publik, lalu siapa yang menjaga moral hukum? Kejaksaan Agung harus berdiri di ruang penegakan keadilan, bukan di ruang negosiasi yang justru berpotensi melindungi pihak-pihak pelanggar hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perkara dengan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah tidak boleh kehilangan arah penegakannya. Menurut dia, seluruh fakta harus dibuka dan setiap keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan daerah perlu diperiksa secara objektif.
“Jangan sampai perkara yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah kehilangan arah penegakannya. Kami meminta Kejaksaan Agung mengungkap seluruh fakta, menelusuri setiap keputusan, dan memproses siapa pun yang berdasarkan alat bukti terbukti bertanggung jawab. Hukum tidak boleh berhenti pada jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan tertentu,” kata Mulyadi.
Pada akhirnya, pemeriksaan Tri Adhianto bukan hanya menyangkut keterangan seorang kepala daerah dalam perkara yang tengah disidik. Pemeriksaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengurai tata kelola kerja sama migas yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Publik berhak mengetahui bagaimana aset dan kepentingan daerah dikelola. Namun, publik juga berhak memperoleh kepastian bahwa setiap tuduhan diuji secara objektif dan tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum pembuktian hukum dilakukan.
Dengan estimasi kerugian negara sekitar Rp2 triliun yang disampaikan Kejaksaan Agung, penyidikan KSO Migas Bekasi kini menghadapi tuntutan transparansi yang besar. Pemeriksaan terhadap Tri menjadi salah satu tahapan yang dinantikan, terutama untuk menjelaskan kebijakan perdamaian yang kembali dipersoalkan.
Menurut Mulyadi, ujung dari proses ini bukan sekadar menemukan siapa yang menandatangani suatu dokumen atau siapa yang pernah menduduki jabatan tertentu. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh rangkaian keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan kerugian yang terbukti terjadi memperoleh penanganan sesuai ketentuan hukum.
“Sebab, dalam pengelolaan perusahaan milik daerah, kepentingan publik semestinya menjadi pertimbangan utama. Ketika kepentingan tersebut diduga dirugikan, penegakan hukum harus mampu menjelaskan apa yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana negara serta daerah dapat memperoleh kepastian hukum,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya












