Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Selasa (17/11/2026).
Melalui surat resmi yang dikirimkan kepada penyidik, Tri mengajukan permohonan agar agenda pemeriksaannya sebagai saksi dijadwalkan ulang pada pekan depan.
Sebelumnya, penyidik Gedung Bundar Kejagung telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tri Adhianto pada Selasa pukul 10.00 WIB.
Keterangan orang nomor satu di Kota Bekasi itu dibutuhkan untuk mendalami penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Kota Bekasi (Perseroda) dan PT Pertamina EP periode 2009–2024 yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp2 triliun.
Dugaan Keterlibatan Perusahaan Afiliasi Riza Chalid dan Pelanggaran Mekanisme
Dalam konstruksi penyidikan perkara ini, Kejaksaan Agung mendalami adanya indikasi keterlibatan perusahaan asing bernama Foster Oil & Energy Pte. Ltd., yang diduga terafiliasi dengan pengusaha minyak dan gas Muhammad Riza Chalid (MRC).
Kerja sama operasi pengelolaan sumur-sumur minyak di Kota Bekasi tersebut semestinya dijalankan melalui badan usaha milik daerah (BUMD), namun dalam pelaksanaannya justru melibatkan perusahaan asing yang baru dibentuk tanpa menempuh prosedur yang semestinya.
Penyidik menemukan indikasi pelanggaran mekanisme secara menyeluruh dalam pelaksanaan KSO tersebut, mulai dari ketiadaan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga tidak adanya perizinan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Akibat pengabaian regulasi ini, kerja sama operasional justru menimbulkan defisit anggaran yang tidak hanya membebani perusahaan daerah (Perusda), tetapi juga mengakibatkan kerugian finansial bagi pihak PT Pertamina EP.
Rangkaian Penggeledahan di Bekasi dan Jakarta Sejak Pengambilalihan Perkara
Perkara dugaan korupsi KSO migas ini semula ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, namun resmi diambil alih oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung sejak Agustus 2026 karena adanya kendala teknis.
Dalam upaya mengumpulkan alat bukti, penyidik telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah titik strategis di wilayah Kota Bekasi maupun Jakarta.
Di Kota Bekasi, tim penyidik menggeledah Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi, Kantor Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, Kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
Sementara di Jakarta, penggeledahan menyasar kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. yang berlokasi di Gedung Sampoerna Strategic, kawasan Jalan Jenderal Sudirman, serta dua lokasi lainnya di ibu kota.
Kutipan Utama Kapuspenkum Kejaksaan Agung
Kepastian mengenai ketidakhadiran Wali Kota Bekasi beserta pengajuan surat penjadwalan ulang pemeriksaan disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Selasa (17/11/2026).
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini, tidak hadir. Dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” kata Anang Supriatna.
Sebelumnya, dalam keterangannya pada Jumat (18/9/2026), Anang juga telah menguraikan indikasi keterkaitan perusahaan asing Foster Oil & Energy Pte. Ltd. serta berbagai pelanggaran izin yang memicu kerugian besar dalam perkara KSO migas tersebut.
“Terindikasi, salah satunya itu. Terindikasi ada dengan perusahaan yang dimiliki, anak perusahaan yang diinvestasikan oleh yang sedang kita mintai (dicari keberadaannya), MRC. Ada irisannya. Nanti kita lihat bukti, sedang didalami,” ujar Anang.
Ia menegaskan bahwa pengabaian mekanisme perizinan di tingkat parlemen maupun Kementerian ESDM menjadi pangkal terjadinya kerugian negara.
“Nah, dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua. Sehingga terjadi kerugian yang harusnya ini malah kerugian, akhirnya defisit. Uang itu yang rugi tidak hanya Perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya












