Kabupaten Bekasi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi antikorupsi dalam rangkaian program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi yang diikuti ratusan siswa-siswi SMP dan SMA di Kabupaten Bekasi.
Kegiatan ini berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Senin (7/7/2025).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, menyampaikan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak usia dini sebagai bagian dari pembentukan karakter pelajar yang jujur dan berintegritas.
“Kita semua ingin anak-anak Bekasi tumbuh menjadi generasi yang hebat, pintar, membanggakan, dan tentunya berintegritas,” ujar Imam.
Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari lingkungan sekolah dan keluarga, termasuk dengan membiasakan perilaku jujur dan menjauhi tindakan curang seperti mencontek saat ujian.
“Mencontek adalah bentuk mencuri hak orang lain, dan itu cikal bakal korupsi,” tambahnya.
Imam juga menyebut sejumlah program yang telah dijalankan Dinas Pendidikan sebagai upaya pembinaan karakter antikorupsi, seperti Kantin Kejujuran, program Kejaksaan Masuk Sekolah, hingga kerja sama dengan Saber Pungli.
Diketahui, Kabupaten Bekasi memiliki 657 satuan PAUD, 712 SD Negeri, 323 SD Swasta, 112 SMP Negeri, serta berbagai lembaga pendidikan non-formal.
Seluruh satuan pendidikan tersebut menjadi sasaran gerakan budaya antikorupsi.
Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Adhi Setyo Tamtomo, mengungkapkan bahwa perilaku koruptif umumnya bermula dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap lumrah.
“Berdasarkan survei kami, 44,75 persen siswa di Indonesia pernah mencontek. Ini harus dihentikan sejak dini,” tegasnya.
Adhi juga menyoroti praktik gratifikasi di lingkungan sekolah, termasuk pemberian hadiah dari orang tua kepada guru. Ia menegaskan bahwa hal tersebut melanggar aturan, karena guru merupakan aparatur sipil negara yang dilarang menerima gratifikasi.
“Di Yogyakarta, sekolah-sekolah sudah memasang spanduk besar larangan memberi bingkisan. Ini bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah di Bekasi,” jelasnya.
Adhi menjelaskan bahwa pemilihan Kabupaten Bekasi sebagai lokasi sosialisasi didasarkan pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sektor pendidikan. Berdasarkan data KPK, indeks integritas pendidikan di Bekasi masih belum mencapai standar ideal.
“Nilainya belum ideal, tapi bukan yang terendah. Ini jadi peluang untuk perbaikan,” ungkap Adhi.
KPK berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah guna membangun budaya antikorupsi sejak bangku sekolah.
Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ini akan terus digelar di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda yang jujur dan berintegritas.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
