Bekasi  

Bekasi dan DKI Jakarta Bangun Hunian Vertikal di Sekitar Stasiun, Tekan Biaya Transportasi Warga

Kota Bekasi - Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membahas isu strategis antarwilayah, Selasa (8/7/2025).
Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membahas isu strategis antarwilayah, Selasa (8/7/2025).

Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersepakat membangun hunian vertikal atau rumah susun di sekitar stasiun kereta api, sebagai upaya menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat urban.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan antarpemerintah daerah di Balai Kota Jakarta pada Selasa (8/7/2025). Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari integrasi transportasi massal dan perumahan terjangkau.

“Yang sedang dalam proses adalah pembangunan flyover dan apartemen di dekat stasiun kereta api. Tujuannya agar warga tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi, tapi beralih ke angkutan umum,” kata Tri, Jumat (11/7/2025).

Dua Lokasi Prioritas

Rencananya, proyek hunian vertikal ini akan dibangun di dua lokasi strategis, yaitu sekitar Stasiun Bekasi dan Stasiun Cakung. Selain unit hunian, kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti Park and Ride, pasar, dan area publik lainnya.

“Di Cakung, konsepnya lebih kompleks. Selain hunian, ada juga pasar dan tempat parkir yang terintegrasi,” imbuh Tri.

Dukung Kualitas Hidup Masyarakat

Pengamat transportasi Harun Al Rasyid menilai inisiatif ini sebagai langkah positif untuk menanggulangi beban ekonomi masyarakat, terutama di wilayah penyangga Jakarta seperti Bekasi.

“Hampir 30–40 persen penghasilan masyarakat urban habis untuk transportasi. Jika hunian dekat pusat transportasi tersedia, mereka bisa menghemat dan meningkatkan kualitas hidup,” ujar Harun.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa konsep Transit Oriented Development (TOD) harus dijalankan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup hunian, tetapi juga akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.

Perlu Kendali Harga Hunian

Harun juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam mengendalikan harga jual atau sewa hunian di kawasan TOD, agar tetap terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Menurutnya, potensi lonjakan nilai properti cukup besar seiring meningkatnya minat terhadap kawasan hunian berbasis transportasi ini.

“Tujuannya bukan hanya memindahkan tempat tinggal, tapi juga mendorong masyarakat agar mau tinggal di sana. Karena itu, akses layanan dasar dan pengaturan harga hunian oleh pemerintah sangat penting,” tutupnya.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *