Kota Bekasi – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memberikan penjelasan terkait isu pemotongan gaji pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi yang belakangan menjadi sorotan.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut dilakukan dalam konteks penyesuaian kemampuan keuangan rumah sakit agar operasional pelayanan tetap berkelanjutan.
Tri menyebut, saat ini RSUD Kota Bekasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menanggung beban keuangan cukup besar yang harus diselesaikan.
“Bahwa hari ini RSUD ada sekitar terkait dengan jumlah tanggungan yang harus ditanggung oleh Badan Layanan Umum (BLUD), bahwa pada kurang lebih sekitar 70 miliar yang memang harus kita selesaikan terkait dengan proses operasional RSUD yang ada,” ujar Tri, Kamis, (8/1/2026)
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut manajemen RSUD melakukan efisiensi agar keberlangsungan layanan kesehatan tetap terjaga.
“Oleh karena itu tentu kita harus lakukan manajemen terkait dengan efisiensi agar ada proses keberlanjutan terkait dengan proporsional RSUD yang ada,” lanjutnya.
Tri mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi telah menginstruksikan manajemen RSUD untuk menyesuaikan langkah-langkah kebijakan dengan kemampuan dan kondisi keuangan yang ada.
“Oleh karena itu saya sudah memperintahkan kepada manajemen untuk melakukan langkah-langkah disesuaikan dengan tentu kemampuan dan kondisi yang ada,” katanya.
Terkait isu pemotongan gaji pegawai, Tri Adhianto menegaskan bahwa penyesuaian hanya dilakukan pada komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bukan gaji pokok.
“Bagaimana pengurangan itu hanya dilakukan terkait dengan jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang kemudian harus mereka keluarkan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan keuangan RSUD merupakan masalah yang telah berlangsung cukup lama dan kini tengah dibenahi melalui proses audit serta pemetaan kondisi internal.
“Kita sama-sama menanggulangi terkait dengan proses yang mungkin sudah terjadi begitu lama, begitu audit pada saat penyerahan direktur RSUD yang baru kita harus melakukan mapping dan kondisi ini yang harus kita perbaiki,” ujarnya.
Tri menambahkan, upaya efisiensi tidak hanya dilakukan oleh RSUD, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, di tengah kondisi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kita harus sadari betul bahwa hari ini kita mengalami pengurangan terkait dengan dana transfer yang kurang lebih sekitar 250 miliar, jadi harus dikerjakan secara bersama-sama dan gotong royong,” katanya.
Saat ditanya sejak kapan beban keuangan RSUD terjadi, Tri Adhianto menyebut persoalan tersebut sudah berlangsung lama. Namun fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.
“Kita tidak lagi melihat hutang yang terjadi tapi bagaimana kita mencari solusi terkait dengan proses ini harus tetap berlanjut sehingga tidak ada lagi kejadian yang selalu berulang, tidak adanya ketersediaan obat, dan tetap kita akan pertahankan kualitasnya,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Septian)
