Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi menganggarkan hampir Rp20 miliar untuk membangun polder dan sumur resapan di sejumlah titik rawan genangan.
Proyek infrastruktur air ini digadang menjadi solusi jangka pendek menjelang puncak musim hujan Januari 2026, yang menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), berpotensi membawa intensitas hujan ekstrem.
Salah satu lokasi yang mulai dikerjakan sejak awal Januari adalah kawasan Jatiwaringin, wilayah padat dengan saluran drainase kecil dan permukaan tanah rendah.
Dari sana, saluran air disodet menuju Kali Cakung dan Kali Sunter, dua badan air yang kerap menjadi tumpuan pembuangan aliran dari permukiman-permukiman Bekasi bagian barat.
“Kita mengalokasikan anggaran hampir Rp20 miliar tahun ini,” ujar Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Sabtu (17/1/2026).
Namun, pembangunan polder bukan satu-satunya jurus. Untuk kawasan yang tak memungkinkan lagi dilakukan pengaliran, Pemkot Bekasi merencanakan pembuatan sumur resapan vertikal berukuran 1 meter dengan kedalaman sekitar 40 meter.
Langkah ini diambil untuk memaksa air meresap langsung ke lapisan tanah dalam.
“Kalau memang air tidak bisa digerakkan lagi, ya mau tidak mau kita bikin sumur resapan 1×40 meter,” kata Tri.
Geografi Dataran Rendah, Risiko Struktural
Bekasi berada pada hamparan dataran rendah yang menghubungkan kawasan hulu di Bogor dan Cibinong dengan pesisir utara Jawa.
Kondisi ini membuat kota rawan menerima kelebihan volume air dari dua arah: limpasan hujan dari hulu dan rob dari laut.
Situasi tersebut menciptakan kondisi yang oleh pakar hidrologi disebut sebagai “water convergence zone”, atau zona pertemuan air. Tri mengakui tantangan itu.
“Hujan datang bareng-bareng, salurannya kecil jadi air harus antre. Doanya satu: jangan barengan semua—hujan, rob, semua datang bersamaan,” ujarnya.
Kebijakan Lama, Masalah Lama
Upaya pengendalian banjir di Bekasi bukan hal baru. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah menambah kolam retensi, normalisasi saluran, hingga revitalisasi pompa.
Namun persoalan struktural masih muncul, antara lain alih fungsi lahan permukiman dan industri yang menggerus area resapan, sedimentasi dan sampah yang menurunkan kapasitas saluran.
Kemudian, ketergantungan pada pompa di wilayah yang tak lagi memiliki gravitasi air memadai dan koordinasi wilayah metropolitan yang berkelindan dengan Jakarta dan Kabupaten Bekasi
Di sisi lain, skema pembiayaan dan transparansi pelaksanaan proyek Pemkot Bekasi juga berpotensi menjadi sorotan, terutama karena proyek drainase sebelumnya sempat dipertanyakan efektivitasnya oleh lembaga pengawas anggaran daerah.
Pemerintah belum merinci titik lokasi pembangunan secara lengkap serta timeline penyelesaiannya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Sufi P.A)
