Bekasi — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan tiga langkah strategis untuk mengatasi banjir yang terus berulang di wilayah Bekasi dan kawasan penyangga Jakarta. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan tata ruang yang selama ini dinilai menyimpang akibat masifnya alih fungsi lahan.
Dedi menyebut banjir bukan semata persoalan curah hujan tinggi, melainkan dampak langsung dari rusaknya kawasan resapan air. Sawah, rawa, hingga bantaran sungai yang seharusnya berfungsi ekologis, kini berubah menjadi kawasan permukiman dan komersial.
“Saya terus mencari solusi untuk banjir di Bekasi. Salah satunya dengan membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di area terlarang itu dihentikan,” kata Dedi, dikutip Senin (2/2/2026).
Langkah pertama yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah menghentikan seluruh pembangunan perumahan yang berdiri di kawasan terlarang, termasuk di area pesawahan dan rawa. Kebijakan ini menyasar proyek-proyek yang dinilai melanggar peruntukan ruang dan memperparah risiko banjir.
Langkah kedua, Dedi mendorong pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah provinsi. Menurut dia, pembiaran terhadap penyimpangan tata ruang selama bertahun-tahun menjadi salah satu akar masalah banjir di kawasan perkotaan Jawa Barat.
“Yang kedua, agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk pemerintahan provinsi,” ujarnya.
Selain penataan ruang, Dedi menilai pembangunan infrastruktur pengendali air berskala besar menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, langkah ketiga yang ditempuh adalah percepatan pembangunan Danau Cibeet sebagai tampungan air limpasan dari wilayah hulu.
Ia mengaku telah bertemu Menteri Pekerjaan Umum untuk membahas percepatan proyek tersebut. Danau Cibeet ditargetkan rampung pada 2028 dan diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang pengendalian banjir di Bekasi dan sekitarnya.
“Saya sudah bertemu dengan menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan Danau Cibeet. Ini juga solusi, meskipun baru selesai 2028,” kata Dedi.
Sambil menunggu proyek strategis tersebut, pemerintah daerah menyiapkan langkah jangka pendek. Salah satunya dengan memperkuat tanggul sungai di kawasan rawan banjir. Dedi mengaku telah meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memastikan tanggul tidak mudah jebol saat debit air meningkat.
“Saya juga sudah meminta kepala BBWS untuk memperkuat tanggul-tanggul sehingga tidak mudah jebol,” ujarnya.
Ke depan, Dedi menegaskan kawasan hutan, sawah, rawa, dan bantaran sungai tidak boleh lagi dialihfungsikan menjadi permukiman. Untuk wilayah dengan kepadatan tinggi seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Bandung Raya, ia menilai pembangunan hunian vertikal menjadi pilihan yang tidak terelakkan.
Menurut Dedi, pendekatan tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk mengurangi tekanan terhadap lahan dan memulihkan fungsi ekologis wilayah perkotaan.
“Karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang setiap waktu,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Zachra Mutiara Medina)
