Kota Bekasi — Peluncuran Bus Trans Bekasi Keren (Trans Beken) oleh Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (10/2/2026), tak hanya menandai babak baru transportasi massal di kota penyangga Jakarta itu. Di saat bersamaan, kebijakan tersebut memicu resistensi ratusan sopir angkutan kota (angkot) yang merasa tersisih.
Sekitar 300 sopir dari lima trayek utama—K-25, K-07, K-11, K-10, dan K-30—memilih mogok beroperasi. Dengan didampingi Organisasi Angkutan Darat (Organda), mereka mengadu ke DPRD Kota Bekasi, menuntut kejelasan dan evaluasi kebijakan.
Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menerima audiensi tersebut dan menyatakan akan segera memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meminta penjelasan resmi.
“Saya mendelegasikan kepada Ketua Komisi II untuk segera memanggil Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan launching bus Keren ini. Jangan menjadi polemik di masyarakat atau di Organda. Maka jelaskan sejelas-jelasnya ke DPRD,” kata Sardi.
DPRD Tekankan Pendekatan Humanis
Sardi menilai, transformasi transportasi publik memang diperlukan, tetapi harus dijalankan dengan pendekatan kolaboratif dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi.
Menurut dia, para sopir angkot mengeluhkan turunnya pendapatan akibat kebijakan tarif gratis Trans Beken pada masa awal operasional. Ia meminta Dishub tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga menyiapkan skema pemberdayaan bagi sopir angkot.
“Supir angkot merasa tidak disejahterakan, susah mencari uang. Nah ini seperti apa mereka diberdayakan, Dishub harus mencari solusinya. Program jangan tegas-tegas saja, harus ada rasa humanis dan kebersamaannya,” ujarnya.
DPRD, kata Sardi, akan memfasilitasi dialog antara Dishub dan Organda guna merumuskan solusi yang tidak saling merugikan.
Organda Soroti Ketimpangan
Ketua Organda Kota Bekasi Indra Hermawan menegaskan pihaknya tidak menolak modernisasi transportasi. Namun, ia mempersoalkan kebijakan yang dinilai tidak setara.
Ia menggambarkan kondisi armada angkot yang sudah tua harus bersaing dengan bus baru berpendingin udara dan digratiskan.
“Mobil mereka ibaratnya sudah tua, lusuh, tidak dikasih penyegaran. Lalu bersaing dengan yang baru, AC dingin, gratis pula. Di mana letak keadilannya?” kata Indra.
Organda mendesak agar tarif Trans Beken segera diberlakukan. Ia merujuk pengalaman sebelumnya, ketika layanan bus hibah dari pemerintah pusat digratiskan sementara waktu namun berlarut-larut tanpa evaluasi jelas.
“Awalnya tiga bulan gratis, tapi sampai beberapa tahun masih gratis. Seharusnya ada evaluasi,” ujarnya.
Indra juga menyayangkan minimnya komunikasi sebelum peluncuran. Ia mengaku mengetahui program tersebut justru dari pemberitaan media.
“Kita tidak diajak diskusi, tiba-tiba langsung jalan. Teman-teman kaget dan minta penyetaraan,” katanya.
Tantangan Integrasi Transportasi
Trans Beken mulai melayani rute Terminal Bekasi–Harapan Indah, menggantikan layanan sebelumnya yang sempat terhenti. Pemerintah kota mengklaim kehadiran bus ini untuk mendorong integrasi transportasi massal dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Namun di lapangan, kebijakan tarif gratis selama masa awal operasional dinilai menjadi pemicu utama ketegangan. Para sopir menyebut pendapatan mereka merosot hingga 50 persen.
DPRD kini berada di posisi kunci untuk menjembatani kepentingan modernisasi transportasi dan keberlangsungan ekonomi sopir angkot.
Polemik ini menegaskan satu hal: pembenahan transportasi publik bukan semata soal armada baru, melainkan bagaimana memastikan transisi berlangsung adil dan inklusif bagi pelaku lama yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas warga.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Advertorial)
