Bekasi  

Saat Ekonomi Terjepit, Anggaran Gaji Pegawai Bekasi Jadi Sorotan

Bekasi - Aksi mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi yang sulit dan kenaikan honor pegawai. Foto: Septian/Gobekasi.id.
Aksi mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi yang sulit dan kenaikan honor pegawai. Foto: Septian/Gobekasi.id.

Bekasi – Puluhan massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat, hingga kelompok pekerja informal turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

Mereka menilai, kebijakan anggaran yang berjalan saat ini belum berpihak secara optimal kepada masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang tertekan.

Aksi tersebut menyoroti besarnya porsi belanja pegawai yang disebut mencapai sekitar 43 persen dari total APBD. Sementara itu, alokasi untuk bantuan sosial dinilai masih sangat kecil, yakni hanya sekitar 0,02 persen.

Koordinator aksi, Asep Riadi, menyebut kondisi ekonomi nasional yang tengah tidak stabil turut berdampak langsung pada masyarakat di daerah.

Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok membuat beban hidup warga semakin berat.

“Dari ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja, harga BBM naik, bahan pokok ikut naik, dan itu berdampak ke semuanya. Artinya ekonomi kita memang sedang tertekan,” ujar Asep, Selasa (23/6/2026) saat aksi di Jalan Djoyomartono, Bekasi Timur.

Ia menilai, di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah justru belum menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat kecil melalui struktur APBD. Massa aksi juga menyoroti kecilnya porsi belanja tidak terduga yang disebut hanya sekitar 0,43 persen.

“Kami melihat ada ketimpangan. Belanja pegawai sangat besar, sementara bansos sangat kecil. Kami minta DPRD Kota Bekasi bersikap tegas untuk menaikkan bantuan sosial minimal 1 persen, dan belanja tidak terduga minimal 2 persen,” tegasnya.

Selain soal anggaran, massa aksi juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kota Bekasi untuk menggelar program pasar murah secara rutin, yakni dua kali setiap bulan di setiap kecamatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan laju inflasi dan membantu daya beli masyarakat.

Asep menambahkan, aksi ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus desakan agar kebijakan anggaran lebih berpihak kepada warga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tekanan.

“Masyarakat hari ini semakin susah, jadi sudah seharusnya anggaran daerah lebih banyak menyentuh kebutuhan mereka,” pungkasnya.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *