Bekasi  

Pemkab Bekasi Tanggung BPJS Seluruh Warga, Dedi Mulyadi: Negara Hadir Tanpa Limit Biaya Pengobatan

Bekasi - Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja didampingi Ketua TP PKK Nia Asep Surya Atmaja bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melaunching Universal Health Coverage Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bekasi, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, pada Jumat, (13/11/2026). Foto: Ist/Gobekasi.id.
Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja didampingi Ketua TP PKK Nia Asep Surya Atmaja bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melaunching Universal Health Coverage Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bekasi, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, pada Jumat, (13/11/2026). Foto: Ist/Gobekasi.id.

Bekasi — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, atas langkah strategis dalam memperkuat jaminan kesehatan masyarakat melalui peluncuran program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang menanggung penuh pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warganya dinilai sebagai langkah konkret untuk menjamin akses pengobatan tanpa hambatan biaya.

Penghargaan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat menghadiri peresmian UHC Prioritas Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026 yang digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026).

Menurut Dedi Mulyadi, terobosan yang dijalankan Pemkab Bekasi merupakan bentuk penguatan nyata atas nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota terkait layanan berobat cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di 86 rumah sakit.

Pemkab Bekasi dinilai berhasil mengonkretkan kesepakatan tersebut dengan memastikan seluruh pemilik KTP Kabupaten Bekasi telah terdaftar dan dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya oleh pemerintah daerah.

Berita Bekasi Lainnya  Bupati Bekasi Instruksikan Kades Awasi Jam Malam Pelajar

Lebih jauh, Dedi menegaskan bahwa perlindungan kesehatan tidak boleh berhenti pada batas tanggungan BPJS semata. Untuk tindakan medis maupun jenis pengobatan tertentu yang memiliki batasan atau tidak terakomodasi dalam skema BPJS, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota telah mengikat kerja sama dengan 86 rumah sakit guna menjamin layanan pengobatan tanpa limit biaya.

Selain menjamin biaya perawatan medis, Gubernur Jawa Barat turut mengingatkan pentingnya kehadiran negara bagi pasien penderita penyakit kronis yang membutuhkan perawatan jangka panjang, seperti pasien kemoterapi dan cuci darah.

Kondisi fisik pasien tersebut kerap berdampak langsung pada hilangnya kemampuan bekerja dan sumber penghasilan keluarga, sehingga memerlukan skema dukungan sosial tambahan dari pemerintah.

Di sisi lain, Dedi mengajak masyarakat membangun kesadaran kolektif dalam menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan utama.

Kedisiplinan dalam mengatur pola makan, kecukupan tidur, asupan air minum, serta menjaga ketenangan pikiran dan emosi dinilai menjadi fondasi terpenting dalam menjaga kebugaran tubuh.

Berita Bekasi Lainnya  "Abu-Abu" Penataan Muara Gembong oleh Ridwan Kamil

Apresiasi atas keseriusan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dalam menerjemahkan komitmen perlindungan kesehatan masyarakat disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Ini menyempurnakan MoU yang dibuat antara gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan jaminan warga Jawa Barat berobat dengan hanya menggunakan KTP di 86 rumah sakit. Nah, Bupati Bekasi lebih mengonkretkan lagi bahwa bukan hanya menggunakan KTP, seluruh pemilik KTP di Kabupaten Bekasi sudah dijamin pelaksanaan kesehatannya melalui program BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat (13/11/2026).

Ia juga menegaskan prinsip dasar kehadiran negara yang harus melampaui sekat-sekat administratif maupun keterbatasan kuota pembiayaan medis.

“Tidak semua BPJS meng-cover pengobatan warga. Ada jenis-jenis yang tidak bisa ter-cover, ada batasan yang tidak bisa ter-cover. Itulah makna Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten serta kota menandatangani kesepakatan dengan seluruh rumah sakit yang jumlahnya 86. Artinya, pemerintah memberikan jaminan pengobatan tanpa limit biaya,” tegasnya.

Berita Bekasi Lainnya  Dirut Bulog Sidak Koperasi Merah Putih di Bekasi, Pastikan Stok Beras SPHP Tersedia

Menutup pesannya, Dedi kembali mengingatkan bahwa investasi kesehatan terbaik berawal dari kedisiplinan individu dalam menjaga gaya hidup sehari-hari.

“Yang menjamin kesehatan itu sebenarnya bukan negara, yang menjamin kesehatan itu adalah diri kita sendiri. Orang sehat itu karena dirinya mampu menjaga makanan, pola tidur, pola minum, dan menjaga pikiran serta hatinya untuk tidak setiap hari penuh kebencian,” tuturnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *