Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalihkan Rp 1,3 triliun untuk penanganan Covid-19 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang berjumlah Rp 5,9 triliun. Anggaran yang paling banyak di alihkan adalah dari sektor infrastruktur pembangunan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Sutia Resmulyawan mengatakan, untuk anggaran pembangunan infrastruktur, sedikitnya 70 persen di tahun ini dialihkan. Kondisi ini relatif lebih baik dibandingkan daerah lain, karena masih terdapat sejumlah proyek infrastruktur prioritas yang dikerjakan hingga akhir tahun ini.
“Paling besar pengalihan anggaran dari sektor infrastruktur dan pembangunan sampai 70 persen anggaran yang dialihkan. Sementara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain bervariasi dimulai 35 persen,” kata dia, Kamis (18/6/2020) di Plaza Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Baca Juga: Asyik Nongkrong di Lapangan, Supriyanto Disatroni Kawanan Begal Bersenjata
Meski demikian, kata dia, Kabupaten Bekasi masih mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur. Hal ini menjadi poin tersendiri mengingat di beberapa daerah tetangga itu hampir seluruh kegiatan dihentikan.
Contohnya lanjut dia, di DKI Jakarta, proyek besar tidak berjalan. Namundi Kabupaten Bekasi masih ada yang bisa dikerjakan walaupun sebagian anggaran dialihkan untuk kebutuhan penanganan Covid-19.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha menambahkan, pemerintah terpaksa mengalihkan sedikitnya 70 persen anggaran pembangunan tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk membiayai penanganan Covid-19.
Baca Juga: Ketum HMS Semprot Sri Mulyani Soal Anggaran Covid-19
Iman menjabarkan, total anggaran yang ada di instansinya yaitu sekitar Rp 780 miliar. Dari situ, sebanyak Rp 540 miliar di antaranya dialihkan untuk penanganan Covid-19. Akibat pengalihan anggaran itu, mayoritas pekerjaan infrastruktur ditiadakan.
“Pemangkasan ini merupakan hasil refocusing yang sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan untuk penanganan Covid-19. Di mana daerah harus memangkas 35 persen dari total anggaran,” katanya.
Ia menjelaskan, mayoritas pekerjaan infrastruktur yang ditiadakan berada di bidang bangunan negara. Contohnya adalah proyek pembangunan sekolah dan puskesmas, baik bangunan baru maupun perbaikan.
Baca Juga: Kota Bekasi Bubarkan 14 Cek Poin Covid-19
“Di bidang bangunan negara itu nyaris seluruhnya ditiadakan. Adapun pekerjaan berupa pemeliharaan kecil seperti pengecatan,” jelasnya.
Menurut Iman, dengan tidak adanya pembangunan ini sebenarnya berbanding terbalik dengan komitmen pemerintah yang hendak membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan secara masif di tahun ini. Hanya saja, dengan kondisi pandemi, seluruh program pembangunan harus ditunda.
Sementara itu, terdapat sejumlah proyek yang dikerjakan, di antaranya pembangunan dua jembatan besar di Jalan Inspeksi Kalimalang, yakni Jembatan Cibitung-Tegalgede, konstruksi box steel girder dengan bentang mencapai 70 meter senilai Rp 36 miliar, dan jembatan Sukadanau Cikarang Barat, juga konstruksi girder beton sepanjang 40 meter dengan anggaran Rp 17 miliar.
“Memang awalnya ada tiga jembatan yang hendak dibangun, tapi dari hasil refocusing, sehingga hanya dua bisa dikerjakan. Yang satunya lagi nanti dibangun dengan anggaran tahun depan,” ungkapnya.
Baca Juga: Tinggal Sebatang Kara, Pria Lansia di Bekasi Ditemukan Membusuk Tanpa Pakaian
Selain jembatan, kata dia, proyek penanganan banjir tetap direalisasikan. Hal ini sesuai dengan komitmen bersama sejumlah pemerintah daerah dan lima kementerian, penanganan banjir Jabodetabekpunjur akan dilaksanakan tahun ini. Seperti normalisasi sungai itu tetap dikerjakan tahun ini.
Segala upaya pencegahan banjir tetap dilaksanakan. Kemudian anggaran tanggap darurat seperti jalan yang longsor di CBL tetap dikerjakan. Dengan demikian, kegiatan proyek pembangunan di Kabupaten Bekasi tetap berjalan dengan mengedepankan untuk kepentingan masyarakat.
(APQ)
