Partai Golkar Kabupaten Bekasi terkesan “cuek” terhadap pembahasan Wakil Bupati Bekasi yang kosong selama tiga bulan pasca Eka Supria Atmaja definitif menjadi Bupati Bekasi menggantikan Neneng Hasanah Yasin yang tersangkut skandal suap Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Padahal, kekinian Partai Golkar telah melakukan pembentukan pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Bekasi. Namun sampai kini belum ada pembahasan mengenai seleksi wakil bupati Bekasi.
Sekretaris Panitia Pendaftaran Calon Wakil Bupati Bekasi, Ahmad Budiarta menuturkan, Partai Golkar masih menunggu pelantikan pengurus DPD Golkar yang baru, sehingga belum dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait pemilihan wabup.
“Belum ada komunikasi apa-apa di internal Golkar terkait pemilihan wabup. Kami masih menunggu kepengurusan DPD Golkar yang baru,” kata Budi, Kamis (3/10/2019).
Pria yang juga Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) ini menjelaskan, Ketua DPD Golkar, Eka Supria Atmaja sekaligus Bupati Bekasi, sejauh ini belum ada arahan untuk membahas kursi wabup.
Misalkan ada yang mengklaim sudah komunikasi, Budi mempertanyakan dengan siapa?, karena partai Golkar itu bukan milik perorangan.
“Kalau ada yang mengklaim sudah melakukan pembahasan dengan Golkar, kalangan yang mana?, sebab ketua DPD nya saja belum dilantik dan menyampaikan apa-apa,” ucapnya.
Saat ditanya terkait penolakan rekomendasi calon wabup dari partai pengusung maupun koalisi, kata Budi, semua itu ada mekanismenya, dan Partai Golkar tidak mau tergesah-gesah melakukan pembahasan mengenai wakil bupati.
“Pada prinsipnya, kami bukan menolak atau mengabaikan rekomendasi dari partai koalisi. Kami tidak mau tergesa-gesa, karena di internal partai masih menunggu susunan pengurus DPD Golkar yang baru,” pungkasnya.
