Video permintaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk mengelola parkir di seluruh minimarket di Kota Bekasi ramai di media sosial.
Video itu di upload akun Facebook bernama Peter F. Gontha. “waduh? ini kejadian 2 minggu lalu. Para Investor menelpon para Dubes mempertanyakan. Ini artinya Bekasi akan dikuasai preman nanti bisa seperti mexico, brazil dan negara amerika latin dan afrika. Menyedihkan… Kemana Negara kita. Jangan heran kalau para investor tidak jadi ke Indonesia… ke Vietnam ajalah!!!!” begitu unggahan Peter yang telah viral dibagikan 1.777 kali.
Dalam video berdurasi 7 menit itu ormas meminta pihak pengelola memberikan pengelolaannya kepada mereka.
Bukan itu saja, video yang diunggah pada saat unjuk rasa pada 23 Oktober 2019 di depan Pom Bensin Rawalumbu Kota Bekasi.
Hal itu terkesan mendesak pihak pengelola untuk bisa bekerjasama menarik parkir di tiap-tiap minimarket.
Video itu menampilkan pihak Ormas meminta kepada pengusaha minimarket untuk memberikan lahan parkirnya dikelola oleh ormas.
Masih di video, sejumlah pejabat pemerintah Kota Bekasi bersama pengelola dan pihak kepolisian menemui para pengunjuk rasa.
Disitu, perwakilan Pemerintah Kota Bekasi mengamini permintaan para ormas untuk mengelola parkir.
Hanya saja semua itu diserahkan ke pihak pengelola. Di tengah keramaian pengunjuk rasa, pihak pengelola tampak gugup dan hanya bisa pasrah mengatakan tetap ingin bekerjasama.
Kekinian, sebuah pesan berantai pun menyertai. Dalam pesan tersebut tertulis bahwa aparat pemerintah dan aparat penegak hukum Kota Bekasi mendukung ormas menjadi pemeras pengusaha retail di wilayah setempat.
Ketua Resto Gibas Kota Bekasi, Deni M Ali mengatakan, pihaknya memohon maaf atas unjuk rasa pada 23 Oktober 2019. Permintaan maaf itu dilakukan karena dalam momen itu terjadi serangkaian ucapan yang belakangan membuat gaduh.
“Kami memohon maaf atas nama keluarga besar Gibas Kota Bekasi dan teman-teman ormas kami memohon maaf. Pada dasarnya yang kemarin saya sampaikan itu hanya ungkapan saja, tidak ada maksud apa apa,” kata Deni, di Pondopo Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (4/11/2019).
Bahkan, kata dia, tidak benar kalau ormas yang berunjuk rasa pada 23 Oktober 2019 itu berniat menekan pemerintah dan aparat penegak hukum. Untuk itu dia berharap video yang viral itu tidak berlanjut penyebarannya.
“Kami ormas di Kota Bekasi akan mengikuti aturan main yang ada,” tegasnya.
Kapolres Metro Kota Bekasi, Kompol Indarto membantah pihaknya telah melindungi aksi premanisme di wilayah hukum setempat. Video berdurasi kurang lebih delapan menit serta sebuah pesan berantai diyakini sebagai ungkapan spontan peserta aksi di lapangan.
“Pesan yang viral itu ungkapan di lapangan, tapi pada dasarnya kita kembalikan pada aturan yang ada,” ungkap Indarto.
Indarto menyampaikan, selama ini aturan hukum di Kota Bekasi tetap ditegakan. Dalam video yang viral tersebut Pemerintah Kota Bekasi bahkan sedang mengekstenaifikasi penerimaan pajak dari sektor lain.
“Kawan-kawan di luar kita udah tidak viralkan lagi, tidak ada premanisme,” kata dia.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi beralih, saat ini pihaknya sedang memilah potensi pajak yang bisa dimaksimalkan.
Namun, sejalan dengan hal tersebut juga ada peningkatan kesejahteraan yang dilakukan dengan membuka lapangan kerja baru melalui organisasi kedaerahan.
“Ini kan upaya untuk mewujudkan 150 ribu lapangan kerja, organisasi kederahan kita bina melalui pemanfaatan SDM (Sumber Daya Manusia),” ungkap Rahmat.
Rahmat menjelaskan, pernyataan soal adanya perlindungan premanisme di Kota Bekasi justru merupakan upaya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Meskipun dari sektor non-formal.
Corporate Communication PT Sumber Alfaria Trijaya, Reza Pahlevi mengatakan, sejak awal pihaknya tidak pernah menentukan tarif parkir l di seluruh titik gerai Alfamart. Meskipun, ada di beberapa titik gerai, pengurus RT/RW, organisasi masyarakat serta perseorangan yang meminta izin untuk mengelola tarif parkir.
“Aslinya kita tidak pernah mengutip uang parkir di seluruh gerai yang ada,” ungkap Reza.
Reza mengatakan, pihaknya sudah mengetahui adanya upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dengan cara mengelola parkir di seluruh gerai toko retail yang ada. Namun, dari pihak manajemen tidak pernah pendukung ataupun menolak.
“Bagi kami, siapapun yang mengelola asalkan tidak pasang muka seram nongkrong di salah satu gerai membuat calon pembeli takut dan tidak jadi membeli hal itu ya boleh saja,” jelas dia.
