Bekasi  

DPRD Soroti Kekosongan Kepala Sekolah di Tengah Mutasi 61 Pejabat Pemkot Bekasi

Kota Bekasi - Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi mendampingi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melakukan pengambilan sumpah jabatan sekaligus rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jumat (6/2/2026). Foto: Ist/Gobekasi.id.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi mendampingi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melakukan pengambilan sumpah jabatan sekaligus rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jumat (6/2/2026). Foto: Ist/Gobekasi.id.

Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi merombak struktur birokrasi dengan memutasikan dan merotasi 44 pejabat eselon III dan IV serta melantik 17 Kepala UPTD Puskesmas pada Jumat (6/2/2026).

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

Namun di tengah perombakan itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menyoroti masih banyaknya jabatan kepala sekolah yang belum terisi secara definitif.

Sardi menyatakan mendukung kebijakan mutasi yang ditempuh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Ia menilai penempatan pejabat dalam mutasi kali ini mempertimbangkan aspek talenta dan kinerja.

“Wali Kota dalam membuat kebijakan mutasi saat ini sudah berdasarkan talenta dan prestasi. Saya lihat muka-mukanya orang yang bekerja, dan mayoritas tenaga medis yang ada di puskesmas, ada juga kepala puskesmas,” ujar Sardi, Sabtu (7/2/2026).

Menurut dia, mutasi di sektor kesehatan diharapkan dapat memperkuat pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit umum daerah (RSUD), termasuk dalam upaya pembenahan sisi keuangan rumah sakit daerah.

“Mutasi ini kita berharap dapat memenuhi harapan,” katanya.

Meski demikian, Sardi mengkritisi belum dilantiknya para calon kepala sekolah yang dinilai sudah memenuhi syarat, termasuk telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).

Ia menilai pengangkatan kepala sekolah secara definitif mendesak dilakukan demi menjaga stabilitas dan mutu pendidikan.

“Justru untuk calon kepala sekolah yang belum diangkat padahal sudah ikut diklat, kita meminta dan mendorong agar Wali Kota segera mengangkat sebelum pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) tahun ini dimulai,” ujarnya.

Saat ini, menurut Sardi, sejumlah sekolah masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut dinilai kurang ideal, baik secara administratif maupun dalam kepemimpinan organisasi sekolah.

“Secara administrasi dan juga jabatan, Plt akan membuat suasana kurang kondusif, terlebih beberapa bulan lagi sudah menyambut periode penerimaan siswa baru,” kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam pelantikan massal tersebut menyatakan bahwa mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan, menyegarkan organisasi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Fokus utama perombakan kali ini berada pada sektor kesehatan yang dinilai membutuhkan penguatan manajerial dan pelayanan di tingkat puskesmas.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

(Advertorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *