Bekasi — Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meluncurkan klaster Sekolah Manusia Unggul alias “Sekolah Maung” mulai memantik resistensi di akar rumput.
Penunjukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Bekasi sebagai salah satu sekolah elite tanpa jalur zonasi tersebut dinilai mencederai komitmen keadilan sosial, khususnya bagi warga di kawasan terdampak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Kritik keras datang dari para tokoh masyarakat setempat yang menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan kondisi riil sosiologis wilayah Bantargebang.
Penghapusan jalur domisili (zonasi) pada Sekolah Maung dianggap secara otomatis memangkas hak anak-anak Bantargebang untuk mengakses pendidikan kejuruan terbaik di wilayah mereka sendiri.
Tokoh masyarakat Ciketing Udik, Komarudin, menegaskan bahwa SMKN 2 Kota Bekasi memiliki sejarah historis yang kuat dengan pemulihan wilayah hilir sampah tersebut.
Sekolah itu didirikan dengan misi khusus untuk mengerek derajat pendidikan anak-anak lokal yang sehari-hari harus berhadapan dengan penurunan kualitas lingkungan akibat gunungan sampah ibu kota.
“SMKN 2 Kota Bekasi hadir dari semenjak awalnya didirikan khusus untuk meningkatkan pendidikan anak-anak Bantargebang. Jangan tutup kesempatan anak-anak bersekolah di sana!” ujar Komarudin, Rabu (20/5/2026).
Paradoks Prestasi di Tengah Dampak Sampah
Menurut Komarudin, mematok standar penerimaan siswa murni hanya berdasarkan jalur prestasi di wilayah Bantargebang adalah sebuah langkah yang bias realitas.
Ia menggarisbawahi bahwa kualitas hidup yang rendah akibat dampak lingkungan secara langsung berkolerasi pada capaian akademik anak-anak di sana.
Selama ini, masyarakat Bantargebang terus menuntut perlakuan istimewa (affirmative action) dari pemerintah—baik di sektor jaminan kesehatan, kompensasi ekonomi, maupun pemulihan sumber daya manusia. Membuka keran kompetisi terbuka berbasis nilai akademik tinggi tanpa melihat aspek pemulihan wilayah dinilai sebagai langkah mundur.
“Karena diakui, tidak semua lulusan tingkat SMP di sini mencapai standar berprestasi. Banyak faktor penyebabnya, dan pemerintah sendiri sebenarnya masih bekerja keras untuk meningkatkan standar itu,” kata Komarudin menjelaskan.
“Menjadi paradoks apabila justru status sekolah unggulan ini memperkecil kesempatan sebagian besar anak-anak Bantargebang,” sambungnya.
Tuding Otoritas Pembuat Kebijakan Nir-Empati
Bagi warga terdampak, penunjukan SMKN 2 Kota Bekasi dalam daftar 41 Sekolah Maung mencerminkan bahwa Cabang Dinas Pendidikan maupun tim verifikasi yang mengajukan nama sekolah tersebut bertindak secara teknokratis tanpa empati wilayah (nir-empati).
Warga mendesak Gubernur Jawa Barat segera turun tangan mengevaluasi keputusan ini sebelum pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dijadwalkan bergulir pada 25 Mei pekan depan dimulai.
Hingga berita ini diturunkan, kebijakan Sekolah Maung mematok aturan ketat bahwa penerimaan kuota siswa murni disaring berdasarkan nilai rapor dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Jika tidak ada diskresi khusus atau peninjauan ulang terhadap status SMKN 2 Kota Bekasi, fasilitas pendidikan yang semula dibangun sebagai kompensasi sosial bagi anak-anak di lingkar wilayah sampah itu dipastikan bakal didominasi oleh siswa luar daerah yang memiliki fasilitas dan modal akademik lebih mapan.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
