Kabupaten Bekasi — Pengikisan tanah akibat gerusan Kali Bekasi terus mengancam pemukiman warga di wilayah utara Kabupaten Bekasi, khususnya di Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan.
Sejumlah rumah warga dilaporkan hilang terseret arus, namun penanganan dari instansi berwenang dinilai sangat lambat.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyampaikan kekecewaannya terhadap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, yang hingga kini belum menunjukkan langkah konkret meski persoalan ini telah berlangsung bertahun-tahun.
“Saya geram dengan respons BBWS yang sangat lambat. Mereka sudah ukur lokasi, tapi tidak ada aksi. Jangan tunggu bencana dulu baru bertindak,” tegas Ade saat ditemui, Rabu (23/7/2025).
Warga Kehilangan Rumah, Hidup Waswas
Salah satu titik terdampak berada di Warung Pojok RT 01 RW 02, Kelurahan Kebalen. Beberapa rumah warga sudah hilang tergerus sungai, dan warga lainnya hidup dalam kekhawatiran setiap kali debit air meningkat.
Ade menekankan, warga yang tinggal di lokasi tersebut bukan penghuni ilegal, melainkan pemilik sah tanah yang terdampak gerusan sungai.
“Ini bukan masyarakat ilegal loh. Mereka pemilik lahan yang sah, tapi tanah mereka hilang digerus arus. Kasihan mereka,” ujarnya.
Pemkab Terbentur Kewenangan
Menurut Ade, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalami kendala dalam menangani persoalan ini karena kewenangan pengelolaan sungai berada di tangan BBWS, yang merupakan lembaga di bawah Kementerian PUPR.
“Masalahnya ini bukan ranah kita. Tapi masyarakat enggak mau tahu, tetap menuntut ke kita. Makanya BBWS jangan cuma survei lalu ditinggal. Segera lakukan pemancangan,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Ade mengaku telah berulang kali menyampaikan kondisi darurat ini kepada BBWS sejak banjir besar pada November–Desember 2024. Namun hingga pertengahan 2025, belum juga ada tindak lanjut.
Kerusakan Meluas ke Sukakarya
Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Sukakarya, tepatnya di tanggul Sungai Ciherang. Kerusakan parah sepanjang 12 kilometer terjadi akibat alih fungsi lahan, dari Kampung Caringin, Desa Sukamakmur hingga Bulak Melintang, Desa Sukakarsa.
Ade menyoroti lemahnya koordinasi BBWS dalam penanganan infrastruktur air di wilayah utara Bekasi. Ia menyebut lambannya aksi membuat banyak persoalan air tak kunjung terselesaikan.
“Sebagian besar aliran sungai di utara kewenangannya BBWS. Jadi kalau mereka lamban, ya kita juga ikut terhambat. Koordinasi dan aksinya harus lebih sigap,” tandasnya.
Peringatan Dini untuk Keselamatan Warga
Ade mendesak BBWS agar segera melakukan pemancangan lanjutan, khususnya di titik-titik yang bersinggungan langsung dengan permukiman. Ia mengingatkan bahwa ini bukan hanya soal kerugian materi, tetapi menyangkut keselamatan jiwa warga.
“Kalau ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan ada korban jiwa. Harapan saya BBWS segera bertindak sebelum terlambat,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
