Bekasi  

Di Tengah Silpa Rp398 Miliar, Wali Kota Bekasi Klaim Keuangan Daerah Awal Tahun Aman

Silpa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan fenomena baru. Di banyak daerah, komponen ini menjadi bantalan fiskal penting untuk menutup ketidakseimbangan kas pada kuartal pertama.

Kota Bekasi - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, saat menghadiri kegiatan Business Matching Bekasi di Revo Mall, Rabu (5/11/2025). Foto: Ist/Gobekasi.id.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, saat menghadiri kegiatan Business Matching Bekasi di Revo Mall, Rabu (5/11/2025). Foto: Ist/Gobekasi.id.

Kota Bekasi — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kota Bekasi berada dalam kondisi aman di awal tahun 2026.

Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran mengenai kemampuan Pemkot dalam membayar belanja pegawai dan operasional di periode ketika pendapatan daerah biasanya masih seret.

Menurut Tri, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp398 miliar yang dapat digunakan untuk menopang belanja wajib pemerintah daerah.

“Saya kira Silpa yang ada cukup untuk membiayai kebutuhan Pemkot Bekasi yang besar. Apalagi kita tahu di awal tahun pendapatan daerah itu masih kecil,” kata Tri dikutip, Selasa (13/1/2026).

Tri menyebut Silpa tersebut penting untuk mengamankan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji ke-13 menjelang Idul Fitri.

“Kebutuhan kita besar untuk belanja pegawai, termasuk membayar gaji ke-13. Tapi kami yakin Silpa yang ada cukup untuk meng-cover kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Silpa sebagai Penyangga Fiskal

Silpa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan fenomena baru. Di banyak daerah, komponen ini menjadi bantalan fiskal penting untuk menutup ketidakseimbangan kas pada kuartal pertama.

Di awal tahun, pendapatan dari pajak daerah umumnya belum optimal karena siklus pembayaran wajib pajak yang condong pada semester kedua dan menjelang tutup anggaran.

Namun Silpa tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kas. Dalam tata kelola anggaran, ia kerap menjadi indikator lain: ketidaktepatan realisasi belanja, penundaan program, atau lemahnya eksekusi proyek fisik.

Pada titik ini, Pemerintah Kota Bekasi belum memberi penjelasan lebih jauh apakah Silpa Rp398 miliar tersebut murni berasal dari efisiensi atau akibat belanja publik yang tidak terserap.

DPRD Desak PAD Digenjot Sejak Awal

Respons datang dari Komisi III DPRD Kota Bekasi. Anggota Abdul Muin Hafied mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mengandalkan Silpa, tetapi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Biasanya PAD meningkat drastis di akhir tahun anggaran. Tapi tahun ini kami minta PAD digenjot sejak awal untuk membiayai pemerintah daerah,” ujarnya.

PAD Bekasi beberapa tahun terakhir memang menunjukkan pola fluktuatif, dengan kontribusi terbesar disumbang sektor pajak: hotel, restoran, parkir, hiburan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Di sisi belanja, komponen pegawai dan layanan dasar tetap dominan.

DPRD menilai percepatan PAD penting terutama karena Bekasi tengah menjalankan sejumlah agenda pembangunan seperti infrastruktur jalan, tata ruang kawasan, pelayanan administrasi daring, serta penataan sektor perdagangan-jasa pasca-pandemi.

Fenomena Umum di Pemerintahan Daerah

Situasi Bekasi tidak berdiri sendiri. Banyak pemerintah daerah menghadapi dilema serupa: beban belanja tinggi di awal tahun vs realisasi pendapatan yang lambat.

Di beberapa daerah, strategi awal tahun biasanya mencakup: penagihan pajak progresif pada wajib pajak besar, intensifikasi PBB dan reklame, revisi target PAD, serta penyesuaian belanja operasional.

Bekasi memilih menonjolkan sinyal fiskalnya: bahwa kas daerah aman dan pelayanan publik tidak terancam.

Catatan yang Belum Terjawab

Dalam konteks fiskal, setidaknya ada tiga pertanyaan yang belum dijawab pemerintah daerah:

Berapa besar komposisi belanja wajib?
Terutama porsi belanja pegawai dan non-pegawai dalam APBD 2026.

Apakah Silpa 2025 berasal dari efisiensi atau keterlambatan belanja modal?
Ini penting untuk melihat apakah daerah berhemat atau gagal mengeksekusi.

Apa strategi penguatan PAD di sektor-sektor yang selama ini stagnan?

Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya penting bagi publik, tetapi juga bagi para pelaku ekonomi yang menjadikan kondisi fiskal daerah sebagai indikator stabilitas birokrasi dan layanan.

Untuk sementara, pemerintah memilih meyakinkan publik bahwa “kas aman.” DPRD menyahut dengan nada yang lebih teknokratis: “genjot pendapatan.”

Di tengah dua suara itu, fiskal daerah kembali pada pertanyaan lama: siapa yang lebih dulu selesai — belanja atau pendapatan?

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

(Zachra Mutiara Medina)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *