Kabupaten Bekasi – Gedung Swatantra Wibawa Mukti menjadi saksi bisu ketika barisan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus “menumpahkan” rapor merah kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (6/4/2026).
Di hadapan Plt Bupati Asep Surya Atmaja dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mahasiswa membedah satu per satu kegagalan tata kelola yang dinilai telah mengkhianati masyarakat.
Dialog ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah akumulasi keresahan atas tersumbatnya aspirasi yang sempat terabaikan pada aksi sebelumnya, Kamis (2/4/2026).
RSUD dan Isu “Bancakan” Anggaran
Ketua HMI Cabang Bekasi, Adhil Laksono Murti, membuka tabir dugaan praktik lancung di tubuh RSUD Kabupaten Bekasi. Mahasiswa mencium aroma “bancakan” anggaran yang merugikan publik. Tidak hanya soal uang, Cipayung Plus menuntut ketegasan Plt Bupati untuk melakukan pembersihan birokrasi.
“Pakta integritas jangan hanya jadi pajangan. Pejabat yang terbukti korupsi atau melakukan maladministrasi harus dicopot sesuai UU ASN. Bekasi harus bersih dari praktik KKN,” tegas Adhil di hadapan para kepala dinas yang hadir.
Infrastruktur Lumpuh di Pinggiran Bekasi
Kritik tajam juga mengarah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi. Mahasiswa menyoroti kontrasnya anggaran besar Kabupaten Bekasi dengan realitas di lapangan.
Wilayah-wilayah seperti Babelan, Tarumajaya, hingga Muara Gembong disebut sebagai “anak tiri” pembangunan.
Jalanan rusak dan hancur di wilayah tersebut dianggap sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah dalam memeratakan pembangunan yang jauh dari jangkauan pusat pemerintahan.
Tata Ruang yang Menghasilkan Banjir
Persoalan banjir yang tak kunjung usai dianalisis mahasiswa sebagai dampak dari obral izin pemanfaatan ruang (IPR).
Baca Juga: Gedung Bupati Bekasi Dikepung Mahasiswa Cipayung Plus, Tuntut Keadilan Anggaran
Munculnya klaster perumahan masif yang menabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dituding sebagai biang kerok kerusakan lingkungan.
Pemerintah daerah dianggap membiarkan pengembang merusak ekosistem demi kepentingan ekonomi sesaat, tanpa melihat dampak sosial banjir yang diderita warga.
Ironi Pengangguran di “Rumah” Sendiri
Salah satu poin paling menyakitkan yang dilemparkan mahasiswa adalah tingginya angka pengangguran. Kabupaten Bekasi, yang menyandang status sebagai kawasan industri terbesar di Asia, justru gagal memberikan penghidupan layak bagi warganya sendiri.
“Masyarakat kita susah mencari kerja di tanahnya sendiri, padahal industri mengepung kita. Ini adalah tamparan keras bagi kebijakan ketenagakerjaan daerah,” ujar Adhil.
Skandal Hibah KNPI: Kwitansi Kosong dan Mosi Tidak Percaya
Mahasiswa juga membongkar dugaan manipulasi dana hibah pemuda tahun 2025 senilai Rp1 miliar kepada KNPI Kabupaten Bekasi. Temuan lapangan mahasiswa mengungkap adanya praktik intimidasi administratif.
“OKP kami hanya menerima Rp5 juta, tapi dipaksa menandatangani kwitansi kosong dengan cap organisasi. Ini sangat memuakkan,” ungkap Adhil.
Atas dasar itu, Cipayung Plus melayangkan mosi tidak percaya terhadap KNPI dan mendesak audit ulang LKPJ pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta menuntut segera digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) luar biasa.
Kehadiran seluruh kepala OPD dalam dialog ini menempatkan mereka pada posisi sulit. Mahasiswa telah menyajikan data “borok” birokrasi secara terbuka.
Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa masukan dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam mendorong perbaikan pembangunan daerah.
“Masukan-masukan tadi sangat wajar. Mahasiswa sebagai generasi penerus tentu ingin Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik. Kita ini bukan Superman, tapi kita akan jadikan Bekasi sebagai Super Team,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kehadiran langsung perangkat daerah dalam forum tersebut bertujuan agar setiap aspirasi dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami menghadirkan dinas-dinas terkait bukan sekadar untuk penyampaian, tetapi agar setiap aspirasi yang disampaikan bisa langsung ditindaklanjuti oleh OPD yang berwenang. Jadi responsnya bisa lebih cepat dan tepat,” jelasnya.
Asep juga menyampaikan bahwa delapan poin masukan yang ditujukan kepada kepala daerah akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
“Kekurangan-kekurangan yang ada akan kami lengkapi. Kami juga berharap ada sumbangsih pemikiran dari mahasiswa sebagai bagian dari upaya membangun Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera,” tambahnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal aspirasi mahasiswa, termasuk dalam aspek regulasi.
“Beberapa poin yang disampaikan sudah menjadi perhatian kami. Momentum LKPJ akan kami gunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan. Terkait ketenagakerjaan, kami akan dorong regulasi yang memberikan afirmasi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” katanya.
Perwakilan Mahasiswa Cipayung Plus yang juga Ketua HMI Cabang Bekasi, Adil LM, mengapresiasi terselenggaranya dialog tersebut dan berharap adanya komitmen konkret dari pemerintah daerah.
“Kami berterima kasih atas fasilitasi pertemuan ini. Harapannya, seluruh jajaran OPD bersama Plt Bupati dapat berkomitmen mengawal dan menjalankan seluruh tuntutan yang kami sampaikan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut melalui forum lanjutan yang lebih teknis.
“Kami mendorong adanya pertemuan lanjutan yang lebih spesifik agar pembahasan bisa lebih fokus dan solutif. Selain itu, kami juga meminta DPRD untuk mengawal seluruh poin tuntutan secara menyeluruh,” tambahnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya
