Bekasi – Melalui lensa kamera Dandhy Laksono, derita masyarakat adat yang terjepit di antara kepentingan korporasi dan pengamanan ketat aparat menjadi konsumsi diskusi yang pedas pasca agenda nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di sekretariat Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Jumat (15/5/2026).
Sebuah peringatan dini: jika hutan Papua tumbang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanyalah jargon hampa di atas kertas undang-undang.
Film Pesta Babi bukan sekadar sinema, melainkan tamparan visual atas deforestasi masif di tanah Papua yang bersembunyi di balik jubah program ketahanan pangan dan keterlibatan alat pertahanan negara.
Ketua Forkim, Mulyadi, menegaskan bahwa agenda ini bukan upaya memantik provokasi.
“Terselenggaranya nobar ini adalah isyarat bahwa banyak pihak berdiri bersama Papua untuk mempertahankan tanah adat. Bekasi salah satunya,” ujar Mulyadi.
Baginya, Proyek Strategis Nasional (PSN) harus dikuliti dengan pisau kemanusiaan. “Hutan Papua adalah paru-paru negara. Jika adat istiadat di sana punah, kita semua kalah.”
Kritik Intelektual: Imperialisme yang Berganti Baju
Dukungan mengalir dari kalangan jurnalis. Ivan Faizal menekankan bahwa karya investigasi seperti ini adalah oksigen bagi demokrasi.
“Masyarakat harus melihat konteks Papua yang sebenarnya, bukan sekadar narasi tunggal,” katanya.
Dari sisi akademis, Adi Bunardi, seorang dosen filsafat, menarik benang merah sejarah yang jauh lebih tua.
Ia mengutip pidato Indonesia Menggugat milik Sukarno tentang imperialisme modal.
Menurutnya, apa yang terjadi di Papua hari ini adalah bentuk “Imperialisme yang berganti baju.”
“Imperialisme tidak pernah mati, ia hanya berganti kulit dan menanam modal untuk mempengaruhi kebijakan,” tegas Adi.
Ia bahkan menyitir kegelisahan Tan Malaka hingga kritik Prabowo Subianto tentang negeri kaya yang rakyatnya tetap miskin.
Namun, Adi memberikan catatan kritis: kesejahteraan tidak boleh dicapai melalui state capitalism (kapitalisme negara) yang justru menindas.
Papua Bukan Tanah Kosong
Perspektif paling getir datang dari Emanuel Gobay, perwakilan masyarakat Papua sekaligus pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang hadir dalam diskusi tersebut.
Dengan nada tegas, ia mematahkan anggapan bahwa Papua adalah lahan tak bertuan yang bisa dipatok sembarangan oleh negara.
“Papua bukan tanah kosong. Di sana ada eksistensi masyarakat adat, ada hak ulayat, hak atas air, hingga keberagaman hayati,” ungkap Emanuel.
Ia menjelaskan bahwa bagi orang Papua, hubungan antara marga dan wilayah adalah ikatan purba yang sakral—manusia Papua berevolusi bersama hutan mereka.
Emanuel menyoroti ancaman nyata dari regulasi modern, terutama UU Cipta Kerja dan mekanisme Bank Tanah. Ia khawatir status tanah adat yang berubah menjadi tanah negara saat HGU berakhir akan memutus warisan anak cucu mereka.
“Ketika bumi terancam pemanasan global, perjuangan kami mempertahankan tanah adat sebenarnya adalah perjuangan menyelamatkan napas bumi,” tambahnya.
Paradoks PSN: Dari SBY hingga Prabowo
Diskusi malam itu juga membedah peta eksploitasi sumber daya alam. Imanuel mengingatkan kembali pada pembagian klaster industri zaman SBY yang kini bertransformasi menjadi PSN di era Prabowo.
Status PSN yang ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) membuat proyek-proyek ini dijaga ketat oleh aparat TNI-Polri.
Kritik tajam diarahkan pada pola pembangunan yang hanya mengambil kekayaan dari Papua namun membangun nilai tambahnya di tempat lain—seperti pembangunan smelter Freeport di Gresik, alih-alih di tanah asalnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
