Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajak masyarakat untuk selalu siap siaga dalam menghadapi bencana.
Untuk itu pihaknya rutin melakukan simulasi dan penyuluhan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, baik ke masyarakat maupun komunitas.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan, pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana sangat diperlukan.
Pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana, memunculkan program pemerintah yang mendukung kegiatan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam pengelola risiko bencana.
“Jadi merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif. Makanya perlu dimulai dari diri keluarga dan komunitas,” kata Eka, Minggu (28/4/2019).
Ia menjelaskan penanganan bencana menjadi tanggungjawab semua pihak, oleh sebab itu perlu dilakukan berbagi peran, dan tanggungjawab dalam peningkatan kesiapsiagaan.
“Ini tanggungjawab kita semua atau shares responsibility, semua tingkatan berperab, mau itu orang dewas atau remaja,” katanya.
Eka menambah sangatlah penting pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap karakteristik bencana dan resiko bencana, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman yang ada disekitarnya.
“Kewaspadaan dan kesiapsiagaan belum menjadi budaya. Ini harus terus dibangun, kita akan rutin lakukan simulasi dan pelatihan dengan melibatkan banyak unsur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Adeng Hudaya mengungkapkan, menurut hasil penelitian dan survei di Jepang, bahwa korban bencana yang dapat selamat dalam durasi golden Times disebabkan oleh kesiapsiagaan diri sendiri sebesar 35%, dukungan anggota keluarga 31,9%, dukungan teman atau tetangga sebesar 28,1%, dukungan orang sekitarnya 2,6% dukungan tim SAR 1,7%, dan lain-lain 0,9%.
“Sangatlah jelas bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut, maka individu dan masyarakat merupakan kunci utama yang perlu terus ditingkatkan. Melihat kondisi tersebut, maka perlu ada gerakan merubah budaya dan paradigma sadar bencana, perlu dilakukan pelatihan pelatihan kesiapsiagaan secara teratur dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara, untuk mengurangi dampak resiko bencana di Kabupaten Bekasi, pihaknya mengaku telah melakukan berbagai strategi.
“Kita telah melakukan program pembentukan desa tanggap bencana, pada 12 desa yang memiliki potensi bencana baik bencana banjir maupun kekeringan. Kita juga telah melakukan peningkatan kapasitas relawan yang terjalin dalam 20 forum kewaspadaan diri masyarakat yang anggotanya berjumlahnya 300 orang,” tuturnya.
Kemudian, Adeng melanjutkan, pihaknya telah mengoptimalkan pusat pelayanan operasi pengendalian bencana (pusdalob) 2019.
Selain itu, ia juga telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana peralatan kebencanaan secara bertahap guna mendukung kegiatan operasi penanggulangan bencana.
“Tahun 2018 lalu kita juga telah dapat bantuan dari BNPB, berupa alat-alat untuk informasi dan teknologi yang semuanya untuk mendukung penanggulangan bencana dengan adanya koordinasi dari semua pihak, maka resiko dari bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi dapat diminimalisir,” tutupnya.
