Rp 2 Triliun Bangun SPALD-T, Kota Bekasi Bakal Koneksikan 60.757 Saluran Rumah

Satu Hari, Kotoran Manusia di Kota Bekasi Capai 20 Meter Kubik
Ilustrasi sanitasi

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, segera menyambungkan 60.757 saluran rumah ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang akan dibangun pada Tahun 2020 menyusul adanya bantuan Bank Dunia sebesar Rp 2 Trilun.

Sekretaris Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Imas Amsiah mengatakan bahwa bantuan yang diberikan itu setelah pada Tahun 2017 akhir, Kota Bekasi menyatakan berminat untuk masuk dalam Program SPALD-T atau Sewerage System Development Bank (SSDP).

Ketersediaan Kota Bekasi itu ditandai dengan Surat Minat dari Wali Kota Bekasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Asia Development Bank.

Kabupaten/Kota yang beminat kemudian diseleksi dan terpilih yaitu Kota Mataram, Banda Aceh dan Kota Bekasi dengan nilai bantuan sebesar Rp 4 Triliun. Informasi ini disampaikan oleh Kasibdit Keterpaduan Pelaksanaan, Direktorat KIP, Dirjend Ciptakarya, Kementerian PUPR saat Focus Group Discusion (FGD) kesiapan Pemda untuk program SSDP di Kementerian PUPR pada Juni 2018.

“Dari 3 kota tersisa Rp 2 Triliun untuk Kota Bekasi. Akan tetapi tergantung dari ketersediaan lahan dan cakupan area yang akan dibangun dan dilayani. Selain itu tedapat shering anggaran daerah dimana pembagiannya yaitu dari APBD dan ADB,” ungkap Imas, Senin (4/10/2019).

Shering anggaran melalui APBD Kota Bekasi itu untuk biaya penyusunan AMDAL, Operasional Kelompok Kerja, Akomodasi Program, Sambungan Rumah, Pemeliharan Jaringan Sambungan Rumah, Pemenuhan Lahan untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Pembebasan Lahan.

“Untuk ADB yaitu, Fleksibel Study, LARAPH, Detail Engginering Design, Fisik seperti IPAL dan Pipa Utama Distribusi, Oprsional, Penguatan Kelembagaan/Operator dan Maintance selama 10 Tahun,” jelas Imas.

Imas menyampaikan, saat ini, program SSDP telah masuk pada beberapa tahapan diantaranya pada Tahun 2018 yaitu telah diselesaikan Fleksibel Study dan LARAPH.

Sementara Tahun 2019 penyelesaian Detai Engginering Design melalui Program Engginering Design Projeck (ESP) dan Penguatan Kelembagaan Operator pada UPTD PALD, DPKPP Kota Bekasi dengan Waternet-Belanda.

“Pada Tahun 2020 mendatang segera dilakukan Ambdal, Lelang Kontruksi dan Kontruksi,” katanya.

Pemerintah Kota Bekasi sendiri telah menyiapkan empat titik lahan yang akan dibanguan SPALD-T yaitu di wilayah Rawa Pasung Bekasi Barat, Lapangan Multiguna Bekasi Timur, Rusunawa Bekasi Timur dan Duta Harapan Bekasi Utara.

Imas menekankan jika setipa titik tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah menargetkan berapa jumlah saluran rumah yang akan tesambung dengan SPALD-T.

Untuk Lapangan Multiguna, target sebanyak 14.556 saluran rumah. Disini akan di desain dengan membangun IPALD dan pada bagian atasnya bisa digunakan sebagai aktifitas publik seperti contohnya Lapangan Karebosi, Makasar.

Sementara, kawasan Duta Harapan dengan titik lokasi IPALD yaitu Danau Duta Harapan dengan jumlah sambungan 18.750 saluran rumah. Rawa Pasung dengan jumlah sambungan 23.333 saluran rumah dan Rusunawa berjumlah 4.118 saluran rumah.

“Target tortal yang akan disambungkan seluruhnya yaitu sebanyak 60.757 saluran rumah,” imbuhnya.

Menurutnya, pembangunan SPALD-T ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu juga Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

“Percepatan Program Pemenuhan Sanitasi aman ini juga didorong dengan kondisi eksisting saat ini dimana baru 1,1 persen bangunan atau hunian di Kota Bekasi yang melakukan pengolahan air limbah deomestiknya dengan benar yaitu, dengan cara melakukan penyedotan tanki septik secara berkala atau disebut dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S),” katanya.

Dengan demikian, Imas berharap dengan SPALD-T program SSDP ini mampumendongkrak cakupan layanan sanitasi aman sebesar 10 persen pada tahun 2023 mendatang.

“Bayangkan bila Pemda tidak melakukan langkah percepatan dimana cakupan layanan air bersih perpipaan saat ini baru 24 persen berarti ada 76 persen masyarakat di Kota Bekasi menikmati air tanah yang tercemar dari air limbah domestic nya sendiri dan tetangga serta 99 persen bangunan atau hunian mecemari sungai, drainase lingkungan dan kota. Bila tidak ditangani mejadi sebuah bom waktu pada kesehatan warga Kota Bekasi,” papar Imas.

Ia menyampaikan, saat ini masyarakat belum memahami dan menyadari dimana limbah domestiknya yang berasal dari aktifitas rumah tangga seperti tinja, urin, cucian baju, cucian piring baik dari hunian dan restoran harus diolah dalam Septictank atau IPAL Komunal sebelum masuk ke darinase lingkungan atau polder.

“Saya katakan bahwa fungsi utama saluran drainase itu adalah untuk mengalirkan air hujan, bukan limbah domestik yang tidak terolah. Saat ini kita selalu protes terhadap sungai/kali yang tercemar trutama pada musim kemarau, semua orang masih focus pada sektor indursti yang melakukan pencemaran padahal kita sendiri lah yang menyumbang kerusakan lingkungan terbesar,” tegas Imas.

Disamping itu, Imas mengungkapkan bahwa Disperkimtan Kota Bekasi telah melakukan perbaikan pada permukiman padat dan kumuh dengan membangun IPALD Komunal di 30 titik permukiman serta membangun Septictank Standar Nasional Indoensia (SNI) pada 800 rumah-rumah berpenghasilan rendah dari target 6.500 rumah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat.

“Bila kita lihat permukiman-permukiman yang telah dibangun IPALD komunal mengalami kelayakan dan penurunan penyebab penyakit sanitasi buruk seperti Drainase Kering/tidak ada lagi air menggenang pada saluran darinase, nyamuk, lalar berkurang, pencemaran udara akibat bau yang tidak sedap dari Air Limbah Domestik hilang. Ini lah contoh-contoh dimana sebuah peradaban maju itu dibangun,” katanya.

Menurut Imas, dengan capaian sanitasi aman pada tahun 2023 sebesar 10 persen ini sangatlah kecil. Karenya, Pemerintah Kota Bekasi melalui Intruksi Walikota akan membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di empat lokasi juga.

Hal ini dilakukan setelah diketahui bahwa dalam satu hari, kotoran manusia yang ada di Kota Bekasi telah mencapai 20 meter kubik atau 20.000 liter. Dari banyaknya limbah domestik itu hanya lima persen yang dikelola pemerintah daerah.

Kota Bekasi baru mempunyai satu titik yaitu, berada di Sumur Batu Bantar Gebang dengan kapasitas 100 m3/hari. Saat ini IPLT itu hanya dapat mencover 1 persen dan diharapkan pada tahun 2023 akan di upgread menjadi 500 m3/hari sehingga dapat mencover 6 persen.

Kemudian wilayah Harapan Baru berdampingan dengan rumah potong hewan, dimana saat ini telah dirampungkan DED dan AMDAL. Pemerintah Kota Bekasi sendiri telah melakukan MoU dengan Kementerian PUPR dengan dana APBN membangun IPLT kapasitas 150 m3/hari.

“Sekarang kita menunggu Kementerian PUPR melakukan kontruksi, karena DED, AMDAL dan lahan semua sudah beres. Dan 2 lokasi lagi yaitu, Pondok Gede dan Jati Sampurna,” pungkasnya.

(MYA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *