Usut Kasus Rahmat Effendi, KPK Kembali Periksa 3 Pejabat Pemkot Bekasi

  • Bagikan
KPK menahan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi
KPK menahan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi (RE). Kali ini, KPK mengusut dugaan suap Rahmat Effendi lewat tiga saksi yang merupakan pejabat pada Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi.

Ketiganya yakni, dua Asisten Daerah 1 Kota Bekasi, Yudianto dan Darsono. Kemudian, Kepala Badan Perencanaa, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Bekasi, Dinar Faisal Badar. Keterangan ketiganya dibutuhkan sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan Rahmat Effendi.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka RE,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (1/4/2022).

Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Pria yang Terbungkus Terpal dan Terikat Genteng di Kali Ciherang

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelima tersangka yang berstatus sebagai penerima suap yakni, Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi alias Bang Pepen.

Kemudian, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sementara itu, empat tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi, serta Camat Rawalumbu, Saifudin.

Dalam perkara ini, Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Baca Juga: ‎Bekasi Kembali Raih Penghargaan Kota Toleran, Tri Adhianto: Kami Sangat Bersyukur

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung tekhnis bersama senilai Rp15 miliar. Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.

Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus ‘Sumbangan Masjid’. Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterima Bang Pepen melalui berbagai pihak perantara.

Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi.

  • Bagikan