Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi Terima Aduan Masyarakat Soal Developer Perum Griya Srimahi

  • Bagikan
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi

Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi mendapat aduan masyarakat soal belum terealiasinya bangunan milik developer Perumahan Griya Srimahi Indah (GSI), Tambun Utara.

Kepada Helmi, masyarakat atau konsumen dari perumahan tersebut mengadu kalau pihak developer menjanjikan bangunan dan infrastruktur dengan kualitas yang baik.

Namun, kekinian, masyarakat di sana mengeluhkan kondisi bangunan dan infrastruktur yang tak sesuai harapan.

“Kita sayangkan apabila developer yang sudah menjanjikan bangunannya bagus dan tidak direalisasikan maka bisa dilakukan atau ditempuh dengan mediasi antara masyarakat dan developer,” kata dia, Minggu (4/2/2024).

Jika tidak ada titik temu, Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, kata dia terbuka untuk memberikan ruang kepada masyarakat dan developer menyelesaikan secara musyawarah bersama dengan Komisi 3.

Kendati demikian, Helmi menjelaskan jika belum adanya serah terima ke Pemerintah Daerah (Pemda). Ia sebagai wakil rakyat tidak dapat turut serta mendampingi, dikarenakan masih dalam urusan internal Developer perumahan dan pembeli.

Logo DPRD Kabupaten Bekasi
Logo DPRD Kabupaten Bekasi

Ia menjelaskan, serah terima Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) apabila sudah diberikan kepada Pemerintah Daerah harus diwajibkan infrastruktur sudah dalam keadaan yang baik dan benar.

“Kalau terkait masalah internal perumahan kita belum bisa ikut campur karena belum ada serah terima ke Pemda. Nah pada saat serah terima di Pemda itu di wajibkan semua perumahan itu baik jalannya, salurannya bangunannya mesti dalam keadaan yang baik dan benar,” terang politisi Gerindra ini.

Helmi menyebutkan ada beberapa kriteria untuk serah terima PSU perumahan, salah satunya dengan penjualan yang sudah hampir 70 persen dan juga masa waktu per-5 tahun harus di serah terimakan.

“Jadi bisa di ambil mana perumahan yang mau di pake apakah perlima tahun apakah sudah dijual semuanya, tapikan kalau inikan yang saya lihat ada tidak komitmen nya antara perumahan dengan pihak warga, misalnya yang ditawarkan marketingnya itu tidak sesuai. Meski nanti itu harus ada audiensi ke kita komisi 3,”lanjutnya.

Selain itu, terkait pembangunan di Kabupaten Bekasi, Helmi mengapresiasi dalam bidang Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (PSDA) yang sudah hampir seluruh jalan utama nampak terlihat bagus dibandingkan Tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, hal itu harus ada kerjasama yang komprehensif antara Bapeda, Litbang dan dinas terkait yang mencangkup pembangunan, sehingga target pembangunan jalan utama di tahun 2027 bisa terlaksana dengan baik.

“Ini di butuhkan perencanaan yang optimal. Yang jadi masalah di kabupaten ini adalah pergantian Kepala Daerah, baru dua tahun ganti lagi dua tahun ganti lagi, sehingga pembangunan ini tidak berkelanjutan, yang ada perubahan perubahan sistem RPJMD nya. Kita berharap dengan adanya momen Pilkada di bulan November ada yang bisa membangun kabupaten Bekasi yang Kompleks,”ungkapnya.

(Advertorial)

  • Bagikan