Film dokumenter berjudul Dirty Vote menggemparkan publik setelah dirilis Rumah Produksi WatchDoc pada, Minggu (11/2/2024).
Betapa tidak, film berdurasi 1:57:21 itu menyebutkan kalau ada kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang terselenggara pada 14 Februari 2024, lusa.
Film itu menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
Ketiganya menjabarkan adanya potensi kecurangan Pemilu 2024 secara masif dan sistematis.
Salah satu kecurangan adalah penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur/Wali Kota/Bupati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Raden Gani Muhamad, menyangkal jika penunjukan dirinya sebagai Pj Wali Kota Bekasi merupakan salah satu strategi Presiden Jokowi untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Pria yang menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri RI ini mengaku kalau setelah menjalani penugasan sebagai Pj Wali Kota Bekasi, tidak menjadi partisan kampanye paslon, maupun partai politik.
“Silahkan untuk cek fakta di lapangan selama saya memimpin di Kota Bekasi, saya senantiasa kedepankan netralitas di setiap kunjungan saya di kecamatan dan kelurahan,” ungkap Gani, Senin (12/2/2024).
Sejauh ini, di hadapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi, Gani juga mengaku telah berkali – kali untuk menjunjung netralitas selama tahapan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Itu saja saya cukup buktikan dengan tindakan konkrit dan bisa dinilai dan dilihat oleh semua,” ujar Gani.
Menurut Gani, setiap masyarakat berhak menilai dan memberikan kritik kepada pemerintah.
“Semua orang bisa berpendapat bebas di negara demokrasi ini,” tutup Gani menyinggung film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu.
