Bekasi  

Survei: Kabupaten Bekasi Masuk Salah Satu Daerah Rentan Politik Uang

Direktur Skala Institute Wahyu Ginanjar
Direktur Skala Institute Wahyu Ginanjar

Pemilihan Bupati (Pilbup) Bekasi rawan politik uang. Bahkan, sekitar 45,38 persen pemilih bakal mengubah pilihannya karena diiming-imingi uang, barang dan jasa.

Demikian hasil survei Skala Institute bersama Raga Plasma Research. Survei ini dilakukan di enam kabupaten/kota di Jawa Barat (Jabar) yang kemudian diselaraskan dengan Pilkada Jabar dan di masing-masing kabupaten/kota.

Direktur Skala Institute Wahyu Ginanjar membeberkan keenam daerah tersebut, yakni Bekasi, Garut, Cianjur, Kota Cirebon, Majalengka dan Kota Bandung.

Dia mengatakan, dari keenam daerah yang disurvei itu, daerah dengan jumlah pemilih yang paling banyak tergiur politik uang, yang kemudian mengubah pilihan politiknya adalah Kabupaten Bekasi. Sementara, untuk daerah lain, angkanya di bawah Kabupaten Bekasi.

“Kabupaten Bekasi, ada atensi khusus terkait perubahan pilihan yang disebabkan oleh faktor uang dan angkanya relatif besar,” ungkap Wahyu, Senin (21/10/2024).

Survei di Kabupaten Bekasi ini dilakukan pada periode 1-7 Oktober dengan metode multi stage random sampling. Survei dilakukan terhadap 400 responden dengan margin of error sebesar 5 persen.

Tingkat pendidikan responden mulai dari lulusan perguruan tinggi sebesar 22,5 persen, lulusan SMA 58 persen, lulusan SMP 10,5 persen dan lulusan SD 9 persen.

Sedangkan tingkat penghasilan responden, yakni rendah sebesar 32 persen, bawah 23,25 persen, menengah atas 38,25 persen dan atas 6,5 persen.

Wahyu mengatakan, berdasarkan hasil survei tersebut, pasangan nomor urut 1 Dani Ramdan-Romli unggul jauh dari dari para pesaingnya. “Elektabilitas Dani-Romli mencapai angka 41,75 persen,” ujarnya.

Sementara elektabilitas pasangan nomor urut 2 BN Holik-Faisal Hafan sebesar 19,5 persen. Sedangkan elektabilitas pasangan nomor urut 3 Ade Kuswara-Asep Surya sebesar 24,75 persen.

Wahyu mengatakan, tingginya elektabilitas Dani-Romli karena pasangan tersebut dianggap sebagai petahana yang telah terbukti kinerjanya. Hal ini juga menandakan masyarakat puas dengan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda).

“Hasil surveinya cukup tinggi, unggul dibanding dua pasangan lainnya,” ucap dia.

Wahyu mengingatkan, angka-angka elektabilitas tersebut dapat berubah lantaran tingginya karakteristik pemilih untuk berpaling. Pemilih dengan sangat mudah mengubah pilihannya dengan iming-iming.

“Yang tertinggi karena uang, barang dan jasa,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tidak secara spesifik menanyakan bentuk uang atau barang dan jasa yang dimaksud. Termasuk tentang serangan fajar. “Tapi, berdasarkan hasil survei kami, perubahan itu dapat terjadi pada seminggu terakhir hingga di hari H pencoblosan,” ucap dia.

Diakui Wahyu, perubahan pilihan akibat uang itu sebenarnya terjadi juga di daerah lainnya. Hanya saja, persentasenya tidak setinggi di Kabupaten Bekasi. Kata dia, karakteristik pemilih Kabupaten Bekasi hampir sama dengan di Sulawesi.

“Tingkat perubahannya cukup tinggi. Tentu ini menjadi atensi kita semua,” katanya.

Pengamat politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi Harun Alrasyid mengatakan, perubahan pilihan akibat faktor ekonomi merupakan hal yang tidak ideal. Seharusnya, seorang pemimpin itu dipilih berdasarkan gagasan dan visi misi yang jelas.

Harun mengatakan, pengaruh uang dalam pilihan masyarakat harus segera dicegah dengan pendidikan politik yang ideal.

Dia mengingatkan, tujuan dari didirikannya partai politik adalah untuk pendidikan politik masyarakat.

Sementara, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi mencatat, pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati minim kampanye tatap muka kepada masyarakat.

Dari data pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi, paslon lebih banyak melakukan sosialisasi dengan menggunakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di sejumlah titik ruas jalan.

“Ini (APK) cukup banyak dan tapi memang pertemuan terbatas dan tatap muka tidak banyak,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi.

Akbar menjelaskan, tahapan kampanye sudah berjalan masuk hari ke 24. Dia mengatakan, sejumlah kegiatan kampanye dengan metode-metode yang sudah ditentukan dilakukan ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk calon Bupati dan Wakil Bupati dilaporkan, untuk nomor urut 1 Dani Ramdan-Romli ada sekali pertemuan terbatas, 18 kali pertemuan tatap muka, 23 kali penyebaran bahan kampanye.

“Dan ada 838 penyebaran APK, 3 kali melaksanakan kegiatan lainnya,” ujarnya.

Sedangkan untuk pasangan calon Bupati nomor urut 2 BN Holik-Faisal Hafan ada 5 kali pertemuan terbatas yang dicatat, 34 kali pertemuan tatap muka dan dialog ada 87 serta penyebaran bahan kampanye dan pemasaran APK ada 1.982 dan 9 kegiatan lainnya.

Calon Bupati nomor urut 3 Ade Kuswara-Asep Surya, tercatat 3 pertemuan terbatas ada 17 kali, tatap muka 18 kali, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan APK 1.845 serta kegiatan lainnya 2 kali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *