Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, mendesak Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi dan jajaran manajemen RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (RSUD CAM) untuk mengkaji ulang biaya pengurusan surat keterangan sehat bagi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Biaya yang dikenakan untuk pengurusan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba saat ini mencapai Rp 815 ribu. Menurut Sardi, jumlah tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan TKK yang berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
“Idealnya, mungkin biaya pengurusan surat keterangan sehat di RSUD itu dikurangi separonya,” ungkap Sardi saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Sardi juga menyoroti bahwa tingginya biaya tersebut menambah beban bagi masyarakat, khususnya TKK, di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang. Hal ini diperparah oleh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
“TKK yang lulus PPPK ini sudah mengabdi untuk pemda. RSUD yang merupakan milik pemda seharusnya dapat memberikan keringanan biaya untuk mereka,” ujar Sardi.
Di sisi lain, Sardi mengapresiasi pelayanan kesehatan RSUD CAM yang dinilai telah berjalan dengan baik dan mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak. Namun, ia berharap RSUD juga memperhatikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“RSUD sudah bagus di sisi pelayanan kesehatan, tetapi kebijakan biaya ini perlu ditinjau ulang agar lebih meringankan masyarakat,” tambahnya.
Sardi mendesak Pj Wali Kota Bekasi dan manajemen RSUD CAM segera mengambil langkah untuk meninjau dan mengkaji ulang besaran biaya surat keterangan sehat demi membantu TKK yang tengah mengurus pemberkasan PPPK.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
