Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan menjadi aspek penting dalam pencegahan bencana, termasuk banjir yang terjadi baru-baru ini.
Hal ini disampaikan usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam kunjungan kerja ke lokasi terdampak banjir di Perumahan Villa Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, serta meninjau pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang pada Rabu (19/3/2025).
Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) harus diperkuat dengan pendekatan berbasis ekosistem.
“Kami melihat bahwa pengelolaan DAS harus diperkuat dengan pendekatan berbasis ekosistem. Langkah-langkah seperti rehabilitasi kawasan hulu dan penegakan aturan terhadap alih fungsi lahan terus diprioritaskan,” ujarnya dalam pernyataan terkonfirmasi, Kamis (20/3/2025).
Kota Bekasi mengalami banjir yang cukup parah pada awal Maret 2025, yang disebabkan oleh kombinasi curah hujan tinggi dan luapan sungai. Kondisi ini diperparah oleh alih fungsi lahan dan berkurangnya zona resapan air.
Hanif menekankan bahwa faktor lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam penanggulangan bencana.
Sorotan Pengelolaan Sampah di TPA Bantargebang
Menteri LH juga menyoroti kondisi pengelolaan sampah di TPA Bantargebang.
Dengan luas 117 hektare dan menerima sekitar 7.700 ton sampah per hari, timbunan sampah di TPA Bantargebang telah mencapai lebih dari 40 meter, mengancam daya dukung lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya.
“Permasalahan sampah bukan hanya isu teknis, tetapi juga perilaku dan kebijakan yang harus ditata ulang. Kami mendorong implementasi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, termasuk mempercepat teknologi pengolahan sampah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Refuse-Derived Fuel (RDF),” katanya.
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana lingkungan, termasuk banjir, tanah longsor, dan pencemaran akibat pengelolaan limbah yang kurang optimal.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat revisi regulasi terkait pengelolaan sampah guna memperkuat integrasi pengelolaan dari hulu ke hilir.
“Penyederhanaan prosedur serta mekanisme insentif pendanaan, termasuk skema pembelian listrik oleh PLN dari hasil pengolahan sampah, menjadi langkah strategis dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah,” jelas Hanif.
Menteri Hanif mengajak kolaborasi lintas sektor dalam upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana.
“Kami perlu mempererat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Langkah strategis ke depan ialah melakukan rehabilitas kawasan hulu
seperti memperbaiki daerah aliran sungai (DAS) untuk mencegah banjir.
Kemudian penegakan aturan alih fungsi lahan yang merusak ekosistem. Implementasi ekonomi sirkular, guna mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui teknologi seperti PLTSa dan RDF.
Sekain itu juga merevisi regulasi pengelolaan sampah untuk integrasi yang lebih baik dari hulu ke hilir.
Hanif berharap langkah-langkah ini dapat mengurangi risiko bencana lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
