Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi kembali menggandeng Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) untuk menggulirkan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) pada tahun ajaran 2026.
Intervensi kebijakan ini diambil sebagai solusi taktis untuk menampung ribuan calon siswa yang terdepak dari sistem seleksi sekolah negeri akibat pengetatan kuota rombongan belajar (rombel).
Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, mayoritas sekolah negeri di Kota Bekasi mengalami kelebihan kapasitas yang kronis.
Kepadatan di dalam kelas dinilai telah melewati ambang batas ideal yang diatur oleh kementerian terkait.
“Sinergi melalui nota kesepahaman (MoU) ini adalah jalan keluar untuk mengurai kepadatan siswa di sekolah negeri yang selama ini melebihi daya tampung institusionalnya,” ujar Ayung, Senin (8/6/2026).
Ayung memaparkan, pada tahun ajaran sebelumnya, jumlah siswa dalam satu rombel di sekolah negeri dipaksakan mencapai 44 orang.
Demi mengembalikan mutu serta efektivitas kegiatan belajar mengajar, Pemkot Bekasi tahun ini mulai memangkas dan menurunkan kuota menjadi maksimal 40 siswa per rombel.
Implikasi dari pengetatan regulasi ini standar: terdapat sekitar 4.000 calon siswa yang secara sistematis tidak dapat lagi ditampung oleh fasilitas pendidikan negeri.
Kelompok marginal inilah yang nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah swasta yang telah terikat kontrak RSSG.
“Selisih empat siswa per rombel dari seluruh sekolah negeri itu jika diakumulasikan mencapai 4.000 anak. Seluruhnya akan kita alihkan ke swasta melalui skema sekolah swasta gratis,” kata Ayung menekankan bahwa esensi program ini adalah mitigasi lonjakan siswa, bukan sekadar pemerataan kuantitas lembaga.
Di tempat yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Walikota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, memastikan bahwa skema pembiayaan program ini bertumpu pada pemberian subsidi pendidikan langsung (biaya operasional siswa) kepada mereka yang lolos verifikasi kriteria penerima manfaat.
Pemkot Bekasi sejauh ini telah menjalin komunikasi intensif dengan sedikitnya 20 lembaga atau yayasan pendidikan swasta yang dinilai representatif untuk menyukseskan program RSSG 2026.
“Untuk perguruan dan yayasan swasta yang sudah masuk dalam pembahasan kerja sama teknis jumlahnya hampir 20-an. Alokasi anggaran daerah untuk sementara kami fokuskan pada subsidi biaya pendidikan per siswa, belum menyentuh aspek pembangunan sarana maupun prasarana fisik sekolah,” ujar Bobihoe.
Kebijakan sekolah swasta gratis di Kota Bekasi sebetulnya bukan barang baru. Berdasarkan catatan dokumen daerah, embrio program perlindungan hak atas pendidikan ini telah dirintis sejak era kepemimpinan sebelumnya pada pertengahan 2023 lalu.
Kala itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) meluncurkan program pembebasan biaya bagi jenjang SD dan SMP swasta, dengan sasaran spesifik kelompok masyarakat tidak mampu dan jalur prestasi yang gagal menembus seleksi negeri.
Langkah kesinambungan yang diambil Pemkot Bekasi di tahun 2026 ini diharapkan mampu memperkecil angka anak putus sekolah di kawasan urban, sekaligus memaksa yayasan swasta penerima subsidi untuk terus menaikkan standar mutu layanan tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial ekonomi peserta didik.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
