Bekasi — Gelombang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memicu efek domino pada sektor konstruksi di wilayah Kabupaten Bekasi. Melonjaknya ongkos angkut logistik dan merangkaknya harga material bangunan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah proyek infrastruktur yang telah disusun rapi mendadak kedaluwarsa dan tidak lagi relevan dengan realita pasar.
Menyikapi ancaman mandeknya pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil langkah pragmatis. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, memastikan roda pembangunan fisik di wilayahnya pantang mandek. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini dikerahkan penuh untuk menguliti dampak lonjakan biaya guna merumuskan pergeseran anggaran yang presisi.
“Pembangunan harus tetap berjalan. Jangan sampai karena ada kenaikan BBM kemudian pekerjaan menjadi stagnan. Kita sudah bahas bersama dan TAPD akan melakukan analisa terhadap dampak yang muncul agar bisa dilakukan penyesuaian,” tegas Asep, Kamis (18/6/2026).
Asep membeberkan, jika suntikan dana tambahan ke dalam pos anggaran proyek tidak lagi memungkinkan secara penuh, maka opsi rasional yang akan diambil adalah menyunat volume fisik pekerjaan. Strategi ini dinilai lebih bijak ketimbang membiarkan megaproyek daerah mangkrak tanpa kepastian.
“Misalnya sebuah pekerjaan awalnya direncanakan sepanjang 100 meter, bisa saja nanti volumenya berkurang karena biaya pelaksanaan meningkat. Yang penting pekerjaan tetap terlaksana dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” terangnya memberikan ilustrasi.
Ogah kebijakan potong volume ini menjadi bom waktu di kemudian hari, Plt Bupati mewanti-wanti jajarannya untuk tetap taat asas hukum. Ia meminta Inspektorat serta instansi terkait melakukan pendampingan ketat di setiap revisi kontrak kerja sama pihak ketiga guna menghindari potensi temuan korupsi atau pelanggaran administrasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Asep juga meniup peluit tanda bahaya agar birokrasi tidak lelet. Ia menargetkan seluruh proses pergeseran anggaran dan revisi RAB rampung kilat dalam waktu dekat, sehingga eksekusi proyek fisik di lapangan bisa tancap gas mulai Juli mendatang.
“Saya minta jangan ada keterlambatan. Kalau memang perlu penyesuaian karena RAB sudah tidak sesuai, segera lakukan. Volumenya mungkin berkurang, tetapi pembangunan jangan sampai berhenti,” cetusnya. Infrastruktur, lanjut Asep, tetap menjadi menu utama pelayanan publik Pemkab Bekasi yang tidak boleh dikorbankan.
Di luar urusan penambalan RAB akibat dampak BBM, Pemkab Bekasi mulai melempar jangkar perencanaan untuk tahun anggaran 2027. Merespons keluhan para Camat terkait masih kentalnya aroma ketimpangan pembangunan antarwilayah, pemerintah daerah tengah menggodok konsep “Pembangunan Berkeadilan”.
Melalui cetak biru baru ini, Pemkab Bekasi memasang target ambisius agar kue pembangunan tidak lagi menumpuk di zona-zona elit industri. Mulai tahun 2027, setiap desa di Kabupaten Bekasi digaransi akan kebagian jatah minimal tiga kegiatan proyek prioritas yang didanai langsung oleh APBD daerah.
“Ke depan pembangunan harus dirasakan lebih merata. Karena itu kita siapkan konsep pembangunan berkeadilan, minimal setiap desa mendapat tiga kegiatan prioritas. Kita akan mulai matang di 2027, sedangkan untuk tahun ini kita fokus tuntaskan program yang sedang berjalan,” pungkas Asep.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
