Bekasi — Keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Bekasi berpotensi memicu sempitnya sisa waktu pengerjaan proyek-proyek fisik.
Kondisi rentan injury time ini dinilai perlu dievaluasi total agar kualitas pembangunan daerah tidak terancam kejar tayang jelang tutup tahun anggaran.
Peringatan tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, usai menghadiri penandatanganan hasil evaluasi Penjabat Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD-P 2026 dan Perbup Penjabaran APBD-P di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat.
Dengan penetapan APBD Perubahan yang baru direalisasikan pada akhir Oktober, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi praktis hanya mengantongi durasi efektif pengerjaan selama dua bulan.
“Artinya kalau anggaran perubahan dimulai minggu depan, kita cuma punya waktu sedikit, hanya dua bulan, November dan Desember. Sehingga kegiatan atau proyek fisik hanya punya sedikit waktu untuk dikerjakan sebelum tahun anggaran habis,” lugas Ade Sukron, Selasa (20/10/2026).
Minta Pembahasan Jul-Agustus dan Bedah APBD Murni 2027
Guna mencegah berulangnya kendala penyerapan anggaran, Ade mendesak agar siklus perencanaan APBD Perubahan di tahun-tahun mendatang dikembalikan ke pertengahan tahun, yakni dimulai sejak bulan Juli.
“Harapan kami, pembahasan kedepannya bisa dilakukan mulai Juli. Kalau tahapan itu berjalan sesuai jadwal, pada akhir Agustus sudah bisa dilakukan distribusi, sehingga daerah memiliki waktu lebih banyak untuk melaksanakan program,” terangnya.
Selain itu, Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyetorkan berkas Rancangan APBD Murni 2027 sebelum akhir bulan Oktober ini.
“Termasuk untuk APBD Murni 2027 kita mohon dengan segera. Kalau bisa dari sekarang sudah disiapkan dan akhir bulan ini sudah bersurat ke DPRD untuk dijadwalkan pembahasan. Agar nanti program Pak Bupati di 2027 untuk pembangunan berkeadilan itu bisa langsung kita bedah,” tegasnya.
Plt Bupati Asep Surya Atmaja Berkomitmen Evaluasi TAPD
Merespons sorotan legislatif, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, berjanji akan langsung memperketat koordinasi internal antara TAPD, Sekretaris Daerah, dan Pimpinan DPRD guna membenahi kelancaran jadwal penganggaran.
Asep menegaskan komitmennya agar seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) tidak lagi membiasakan pembahasan anggaran di detik-detik akhir.
“Ke depannya kita jangan sampai injury time. Waktunya harus dipersiapkan lebih baik, sehingga semua tahapan bisa berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang sudah direncanakan dapat terserap secara optimal,” pungkas Asep.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
