Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi memilih tidak terburu-buru melakukan efisiensi struktural seperti perampingan atau penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD), meski keuangan daerah tengah tertekan akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, mengatakan kebijakan perampingan belum masuk dalam agenda pemerintah daerah. Menurut dia, langkah tersebut membutuhkan pembahasan dan kajian mendalam.
“Belum ada rencana untuk perampingan atau penggabungan dinas. Tentunya perlu pembahasan dan pengkajian,” kata Ade, Selasa (11/11/2025).
Ia juga menegaskan, kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur belum diterapkan. Hingga kini, DPRD belum mengajukan usulan resmi terkait penggabungan OPD.
“Usulan dari DPRD belum ada, saya juga belum memiliki inisiatif ke arah itu,” ujar Ade.
Meski mengakui kondisi fiskal menuntut efisiensi, Ade menyebut langkah penghematan difokuskan pada kegiatan yang dianggap kurang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Selama masih bisa efisiensi dari anggaran yang tidak tepat sasaran, maka dana itu dialihkan untuk pembangunan yang menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Bennie Yulianto Iskandar, menambahkan, seluruh aktivitas perkantoran masih berjalan normal.
“Di Kabupaten Bekasi belum menerapkan WFH karena belum ada arahan dari pimpinan. Yang uji coba baru Pemprov Jawa Barat,” katanya.
Baca Juga: Ketua DPRD Bekasi Usul Perampingan OPD demi Efisiensi Anggaran
Menurut Bennie, uji coba WFH di Pemprov Jabar dilakukan untuk menekan biaya operasional seperti listrik dan air. Namun di Kabupaten Bekasi, belum ada kajian efektivitas kebijakan itu.
“Kalau nanti hasil uji coba di provinsi dianggap berhasil dan ada formulasi yang tepat, bisa saja diterapkan. Tapi saat ini efisiensi dilakukan lewat penghematan biaya operasional,” ucap Bennie.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengatakan isu efisiensi dan perampingan OPD baru sebatas pembahasan informal dalam rapat KUA-PPAS beberapa waktu lalu.
“Belum dibahas resmi, tapi kalau kondisi keuangan memang terbatas, perlu dipertimbangkan agar program publik tidak terganggu,” kata Sukron.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada kebijakan pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Namun, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat potensi pendapatan asli daerah (PAD) agar stabilitas fiskal tetap terjaga.
“Kalau tidak ingin memangkas OPD atau TPP, maka pendapatan daerah harus digenjot. Itu kuncinya,” ujarnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
