Bekasi  

700 ASN hingga Dirut BUMD Absen dalam Apel, Wali Kota Bekasi Mau Pembenahan Sistematik?

Kota Bekasi - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto memimpin apel Senin (27/10/2025) pagi. Ia mengingatkan pentingnya langkah antisipatif terhadap maraknya berita hoaks dan informasi menyesatkan yang beredar di media sosial. Foto: Ist/Gobekasi.id.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto memimpin apel Senin (27/10/2025) pagi. Ia mengingatkan pentingnya langkah antisipatif terhadap maraknya berita hoaks dan informasi menyesatkan yang beredar di media sosial. Foto: Ist/Gobekasi.id.

Kota Bekasi – Suasana apel pagi di halaman Pemerintah Kota Bekasi, Senin (2/3/2026) terasa berbeda. Di hadapan barisan aparatur yang tak sepenuhnya terisi, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menghentikan rutinitas seremoni dan mengubahnya menjadi momen evaluasi terbuka.

Angka yang ia sebut membuat suasana mengeras: 700 aparatur sipil negara tak hadir dalam apel pagi. Lebih dari 600 orang di antaranya tanpa keterangan.

“Catatan hari ini luar biasa,” ujar Tri. Bukan nada marah yang dominan, melainkan penekanan bahwa disiplin bukan sekadar tata tertib administratif.
Bagi dia, apel pagi adalah ruang konsolidasi komitmen—tempat nilai pelayanan publik ditegaskan ulang sebelum pekerjaan dimulai.

Retak di Level Pimpinan

Sorotan Tri tak berhenti pada angka. Ia menggarisbawahi absennya pejabat struktural eselon II—tiga kepala dinas disebut tidak hadir. Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Dalam struktur birokrasi, eselon II adalah simpul penggerak kebijakan teknis. Ketidakhadiran mereka, bagi Tri, bukan perkara sepele.

“Harus menjadi contoh buat kita bersama,” katanya. Dalam birokrasi, teladan sering kali lebih efektif daripada instruksi. Ketika pimpinan tak hadir tanpa alasan jelas, pesan yang mengalir ke bawah bisa ambigu: disiplin menjadi relatif.

Sejumlah pegawai yang ditemui seusai apel mengakui evaluasi disiplin bukan hal baru. Namun, jarang disampaikan secara terbuka di forum besar.

“Biasanya ditegur lewat surat atau rapat internal,” ujar seorang staf yang meminta namanya tak ditulis. Ia menilai teguran terbuka itu sinyal bahwa wali kota ingin pembenahan lebih sistemik.

Anggaran Besar, Tuntutan Tinggi

Tri menautkan persoalan disiplin dengan struktur belanja daerah. Hampir 47 persen APBD Kota Bekasi dialokasikan untuk belanja sumber daya manusia.

Angka itu lazim dalam banyak pemerintah daerah, tetapi sekaligus menjadi cermin ekspektasi publik. “Harusnya kita malu pada diri kita sendiri,” kata Tri.

Di tengah masyarakat yang semakin kritis—terutama di kota penyangga ibu kota seperti Bekasi—standar pelayanan publik terus naik. Warga menuntut respons cepat atas urusan administrasi, pendidikan, infrastruktur, hingga perizinan usaha.

Dalam konteks itu, absensi apel pagi mungkin tampak simbolik, namun simbol sering kali mencerminkan kultur kerja.

BUMD dalam Sorotan

Tak hanya ASN perangkat daerah yang disinggung. Tri juga menyebut ketidakhadiran pimpinan badan usaha milik daerah, termasuk dari Perumda Tirta Patriot dan PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi. Ia meminta bagian ekonomi melakukan evaluasi.

Dalam praktiknya, relasi antara pemerintah daerah dan BUMD kerap berada di wilayah abu-abu: secara struktural berbeda, namun secara politik dan pelayanan publik saling terkait.

Kehadiran pimpinan BUMD di forum apel pagi bisa dibaca sebagai simbol koordinasi. Ketidakhadirannya, sebaliknya, memunculkan pertanyaan tentang soliditas arah kebijakan.

Ujian Kepemimpinan

Bagi Tri, momentum ini adalah ujian kepemimpinan. Teguran terbuka dapat menjadi awal pembenahan atau sekadar riak sesaat. Efektivitasnya bergantung pada tindak lanjut: apakah ada audit kehadiran, klarifikasi resmi, hingga sanksi administratif bagi yang mangkir tanpa alasan.

Lebih jauh, persoalan disiplin menyentuh dimensi budaya organisasi. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong pemerintah pusat menekankan akuntabilitas, digitalisasi absensi, dan evaluasi berbasis kinerja. Namun, pada akhirnya, komitmen personal aparatur tetap menjadi fondasi.

Di Plaza Patriot Kota Bekasi, angka 700 bukan sekadar statistik. Ia adalah penanda jarak antara harapan dan praktik. Bekasi, kota dengan dinamika urban yang cepat, membutuhkan birokrasi yang sepadan dengan lajunya.
Pertanyaannya kini: apakah alarm dari wali kota akan bergaung menjadi perubahan, atau mereda sebagai catatan apel pagi yang terlupa?

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *