Kota Bekasi – Pemandangan berbeda terlihat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada Rabu (25/3/2026). Di tengah suasana arus balik yang masih terasa, sebanyak 62,6 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menjalankan skema Work From Anywhere (WFA).
Sebuah langkah yang diambil Pemkot Bekasi untuk menjaga ritme kerja sekaligus mengantisipasi kemacetan pasca-libur lebaran.
Kebijakan ini bukan tanpa dasar. Melalui Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 800.1.5/1192/BKPSDM/PKA, aturan main WFA ini diberlakukan terbatas hanya selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Maret 2026. Namun, pertanyaan besar muncul di benak warga: Apakah pelayanan akan tetap prima saat sepertiga lebih abdi negara tidak berada di kantor?
Menjaga “Dapur” Birokrasi
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bergerak cepat menepis kekhawatiran tersebut. Ia menegaskan bahwa WFA bukanlah “libur tambahan”, melainkan penyesuaian tempat kerja dengan target kinerja yang tetap sama.
“Penyesuaian sistem kerja ini tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Saya pastikan seluruh perangkat daerah tetap siaga,” ujar Tri dengan nada optimis.
Bagi dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat—seperti Disdukcapil, Puskesmas, hingga Dinas Perhubungan—skema kerja tetap diatur dengan ketat agar loket-loket pelayanan tidak kosong.
Fleksibilitas ini lebih banyak menyasar pada fungsi administratif yang bisa diselesaikan secara digital.
Ujian Kedisiplinan Pasca-Cuti Bersama
Momen pasca-Lebaran 1447 H dan Nyepi kali ini memang menjadi tantangan tersendiri. Libur panjang sering kali menyisakan culture shock bagi pegawai untuk kembali produktif.
Dengan adanya WFA, Pemkot Bekasi sebenarnya sedang melakukan eksperimen kepercayaan terhadap integritas para pegawainya.
Tri Adhianto menambahkan, kebijakan ini justru menjadi tolok ukur kedisiplinan.
“Kita ingin memastikan seluruh ASN dapat kembali fokus bekerja dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tidak ada alasan pelayanan melambat,” tambahnya.
Pantauan Lapangan: Pelayanan Tetap Normal
Berdasarkan pantauan GoBekasi.id di beberapa titik layanan seperti MPP (Mal Pelayanan Publik) dan kantor kelurahan, aktivitas warga mulai terlihat normal.
Meski jumlah pegawai yang hadir secara fisik menyusut, sistem antrean elektronik dan pelayanan daring tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
Warga Bekasi kini menanti, apakah efektivitas WFA ini akan benar-benar menjadi solusi modernisasi birokrasi, atau sekadar formalitas transisi mudik. Yang pasti, mata publik akan terus mengawasi kinerja 62,6 persen ASN yang kini “berkantor” dari luar gedung putih tersebut.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
