Bekasi  

Pastikan SPMB 2026 Bersih, Komisi IV DPRD Kota Bekasi ‘Pretel’ Kesiapan Disdik

para wakil rakyat ini memberikan sejumlah catatan kritis kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Bekasi - Komisi IV DPRD Kota Bekasi melakukan rapat kerja dengan Disdik menjelang proses SPMB 2026, Senin (4/5/2026). Foto: Ist/Gobekasi.id.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi melakukan rapat kerja dengan Disdik menjelang proses SPMB 2026, Senin (4/5/2026). Foto: Ist/Gobekasi.id.

Bekasi – Komisi IV DPRD Kota Bekasi langsung bergerak cepat melakukan pengawasan terhadap persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online jenjang SD dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027.

Dalam rapat kerja yang digelar Senin (4/5/2026), para wakil rakyat ini memberikan sejumlah catatan kritis kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi IV ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Adelia.

Ia menegaskan bahwa sistem pendaftaran tahun ini harus lebih ramah terhadap orang tua murid dan menutup rapat celah kecurangan.

“Kita ingin memastikan bahwa SPMB tahun ini berjalan lebih efektif dan tidak menyulitkan orang tua murid. Segala potensi kendala teknis dalam sistem online harus dimitigasi sejak dini agar proses berjalan lancar dan akuntabel,” tegas Adelia.

Berita Bekasi Lainnya  Pra PPDB Kota Bekasi Dibuka 7 Juni

Hadir dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Chondro Wibhowo, memaparkan draf petunjuk teknis (Juknis) serta kesiapan server aplikasi. Namun, Komisi IV tidak lantas percaya begitu saja.

Sejumlah poin krusial menjadi sorotan tajam para anggota dewan, di antaranya:

  • Anti-Down: Memastikan server mampu menangani lonjakan trafik agar tidak terjadi kendala saat hari pendaftaran.
  • Zonasi Tanpa Manipulasi: Penajaman kriteria jalur zonasi dan prestasi guna meminimalisir praktik manipulasi data domisili yang kerap dikeluhkan warga.
  • Sosialisasi Masif: Disdik didorong lebih agresif mengedukasi masyarakat mengenai perubahan prosedur baru agar tidak ada warga yang kebingungan.
  • Sinkronisasi Daya Tampung: Menyesuaikan jumlah lulusan dengan ketersediaan kursi di sekolah negeri yang masih terbatas.
Berita Bekasi Lainnya  Polisi Telusuri Dugaan Penyuntikan Gas dalam Ledakan di Kayuringin

Salah satu poin paling krusial dalam rapat ini adalah penegasan mengenai komitmen SMP Negeri Gratis.

Komisi IV meminta Dinas Pendidikan memperketat pengawasan di lapangan untuk menyapu bersih potensi pungutan liar (pungli) yang kerap muncul di awal tahun ajaran baru.

“Implementasi SMP gratis harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai ada pungutan yang justru membebani warga,” tambah pimpinan rapat.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV Wildan Fathurrahman, Sekretaris R. Eko Setyo Pramono, serta anggota komisi lainnya seperti Ahmadi, Alimudin, Misbahudin, dan Mubakhi.

Melalui rapat kerja ini, DPRD Kota Bekasi berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat melahirkan proses SPMB 2026 yang profesional, transparan, dan benar-benar berpihak pada akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak-anak di Kota Bekasi.

Berita Bekasi Lainnya  Tuntutan Forum Pembela Nabi Bakal Disampaikan DPRD Kota Bekasi ke DPR

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *