Bekasi — Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta seluruh elemen serikat buruh untuk memperkuat soliditas internal organisasi serta mengedepankan kolaborasi taktis dengan pemerintah daerah.
Sinergi ini dinilai krusial untuk menjaga kondusivitas iklim investasi sekaligus mengawal pembangunan inklusif di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Pesan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat membuka Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi di Hotel Grande Valore Jababeka, Cikarang, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Asep, persatuan dan kekompakan di tingkat akar rumput merupakan modal utama bagi organisasi pekerja dalam memperjuangkan hak-hak buruh tanpa harus memicu gejolak stabilitas keamanan ruang publik.
“Jaga kekompakan, persatuan, dan solidaritas. Jangan sampai terjadi fragmentasi internal yang justru melemahkan posisi tawar dan menghambat perjuangan kaum buruh,” ujar Asep di hadapan ratusan delegasi pekerja.
Asep menegaskan bahwa otoritas eksekutif daerah terus membuka ruang komunikasi dua arah dengan kalangan buruh guna membangun hubungan industrial yang harmonis. Langkah ini diambil untuk meminimalisasi kebuntuan komunikasi yang kerap berujung pada aksi mogok massal atau unjuk rasa di kawasan industri.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Bekasi kini tengah menggodok program strategis intervensi kesejahteraan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan infrastruktur hunian komunal yang layak dan ekonomis di sekitar kawasan industri.
Pemerintah daerah tengah mendorong para pengembang untuk mempercepat pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) maupun apartemen bersubsidi dengan skema pembiayaan mikro yang terjangkau bagi kantong buruh pabrik.
“Kami ingin pekerja memiliki akses terhadap hunian layak dengan biaya operasional yang ringan. Selain menaikkan indeks kesejahteraan pekerja, konsep hunian vertikal terintegrasi ini menjadi solusi taktis di tengah menyusutnya lahan akibat ekspansi industri dan mitigasi persoalan banjir tahunan,” kata Asep menjelaskan korelasi tata ruang tersebut.
Selain sektor papan, Pemkab Bekasi mengeklaim terus memperkuat jaringan jaminan sosial melalui optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Program ini ditargetkan mampu menyaring pekerja informal maupun buruh kontrak agar mendapatkan fasilitas pelayanan medis yang merata dan bebas biaya di faskes tingkat pertama hingga rumah sakit umum daerah.
Di akhir pemaparannya, Asep menggarisbawahi bahwa tata kelola Kabupaten Bekasi yang kompleks tidak bisa diselesaikan secara sepihak oleh birokrat semata. Ia menganalogikan tata kelola ini dengan kebutuhan membangun tim kerja yang solid lintas sektoral.
“Saya tidak ingin menjadi superman, melainkan ingin membentuk super team. Karena itu, serikat buruh harus bertindak sebagai mitra strategis, bukan sekadar kritikus, untuk membangun Bekasi yang lebih sejahtera,” katanya memungkasi.
Ia berharap hasil dari Muscablub SPEE FSPMI ini dapat melahirkan nakhoda organisasi yang kredibel, bersih, serta mampu menyelaraskan garis perjuangan buruh dengan arah kebijakan ekonomi makro pemerintah daerah.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
