Bekasi — Asosiasi Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (16/9/2026). Dalam aksinya, mereka mendesak pihak legislatif segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Bekasi.
Ketua Asosiasi Mahasiswa Indonesia, Umar S, secara tegas menuding adanya indikasi manipulasi anggaran yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi dan meminta agar proses hukum ditegakkan apabila terbukti terdapat unsur pidana.
“Wali Kota Bekasi melakukan manipulasi anggaran. Ini bisa masuk ke dalam pidana, karena pejabat publik melakukan tindakan pidana,” ujar Umar di hadapan massa aksi, Rabu (16/9/2026).
Selain itu, Umar menyoroti adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan ambulans dan mobil jenazah tahun anggaran 2022–2023 yang disebut menghabiskan dana hingga Rp 5,4 miliar.
Menurutnya, DPRD Kota Bekasi harus mengambil langkah konkret mengingat masih banyak temuan dugaan pelanggaran yang dinilai belum tuntas diselesaikan oleh lembaga perwakilan rakyat tersebut. Ia juga mendesak agar hasil audiensi yang sebelumnya telah dilakukan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami meminta Ketua DPRD Kota Bekasi agar segera membentuk Pansus karena banyak temuan-temuan pelanggaran yang belum bisa diatasi oleh DPRD Kota Bekasi. Kalau ketua DPRD tidak mengambil sikap, kami menduga ada permainan di belakang layar,” tegasnya.
Tanggapan Ketua DPRD Sardi Efendi
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi menyatakan bahwa pihaknya akan segera meminta Komisi IV untuk menyerahkan notulensi dari pertemuan dan aksi sebelumnya guna dijadikan bahan evaluasi dan tindak lanjut.
Terkait desakan pembentukan Pansus, Sardi menjelaskan bahwa pembentukan sebuah panitia khusus di ranah legislatif tidak bisa dilakukan serta-merta, melainkan memerlukan dukungan penuh dari seluruh fraksi partai politik serta melalui mekanisme Badan Musyawarah (Banmus).
“Adapun terkait dengan Pansus, kami harap Pansus yang akan dibentuk oleh DPRD merupakan bagian dari aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa. Jadi Pansus ini bisa dibentuk apabila sudah mendapat dukungan dari semua fraksi-fraksi DPRD dan juga Badan Musyawarah,” jelas Sardi.
Sementara itu, menanggapi sorotan publik mengenai dugaan penyelewengan dalam pengadaan ambulans dan mobil jenazah, Sardi memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Bekasi guna memeriksa kebenaran serta ada atau tidaknya catatan temuan resmi pada proyek tersebut.
“Kita akan koordinasi dengan Inspektorat Kota Bekasi, kita akan lihat kaitan pengadaan ini apakah ada temuan, sehingga Inspektorat Kota Bekasi bisa memberikan masukan-masukan kepada DPRD Kota Bekasi,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
