Bekasi — Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk mempercepat penanganan sektor publik prioritas, mulai dari inventarisasi infrastruktur jalan rusak, peningkatan kualitas bangunan sekolah, hingga validasi data kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat.
Arahan tegas tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 di Ruang KH R. Ma’mun Nawawi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Senin (2/11/2026).
Dalam agenda evaluasi tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, bersama para asisten daerah serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menanggapi tingginya aduan masyarakat terkait kerusakan akses jalan raya di sejumlah wilayah, Bupati Asep memerintahkan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk berkoordinasi ketat bersama jajaran camat dan kepala desa guna melakukan pendataan riil kondisi jalan secara presisi.
“Saya ingin tahu jalan yang bagus berapa kilometer, yang rusak berat berapa, rusak sedang berapa, dan rusak ringan berapa. Itu harus dikoordinasikan antara camat dengan dinas terkait,” ujar Asep.
Langkah verifikasi lapangan ini dipandang krusial agar alokasi anggaran penataan jalan pada APBD berikutnya tepat sasaran dan berpatokan pada skala prioritas tinggi.
Di sektor kesehatan, Pemkab Bekasi mengejar pemutakhiran data Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan agar seluruh warga beridentitas Kabupaten Bekasi mendapatkan perlindungan medis secara merata dan efisien.
Bupati meminta Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Disnaker, serta pihak BPJS Kesehatan melakukan verifikasi silang (cross-check) guna membersihkan data kepesertaan ganda, warga yang meninggal dunia, atau pindah domisili.
“Saya ingin besok soal kesehatan masyarakat, semua bisa tercover BPJS. Saya akan tandatangan dengan BPJS,” tegasnya.
Selain itu, pada aspek kemudahan investasi dan pelayanan publik, Bupati meminta pembenahan koordinasi teknis antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang demi memangkas durasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Saya ingin nanti dibuatkan lagi koordinasi antara PTSP dengan dinas terkait Cipta Karya, bagaimana caranya perizinan tidak lama,” pungkas Bupati Asep.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya
