Pekerja Seks Komersial (PSK) dan kaum waria punya hak pilih sama dengan masyarakat umumnya. Demikian disampaikan Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni.
“Jadi tidak ada yang tidak boleh memilih. Semua masyarakat boleh memilih untuk memakai hak suaranya,” kata Nurul, Rabu (17/4/2019).
Menurut Nurul, kemungkinan besar permasalahan yang mungkin saja bisa terjadi yakni, warga yang memiliki KTP luar daerah digunakan untuk Pemilu 2019.
Ketika nantinya ada yang kedapatan memakai KTP palsu atau tidak masuk DPT tapi ikut memilih, pelakunya akan ditindak pidana sesuai aturan yang berlaku.
“Saya berharap semua masyarakat dengan semua kalangan agar bekerja sama dengan KPU untuk lancarnya pemilu ini,” tuturnya.
