Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan (TWUP4) menyebut perlu ada kajian mendalam ketika Pemerintah Kota Bekasi ingin menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Menurut Ketua Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan pada TWUP4 Kota Bekasi, Benny Tunggul mengatakan Pemerintah Kota Bekasi bisa berkonsultasi dengan Singapura sebagai pengagas ERP yang telah berlaku di Jakarta.
“Kajian lebih dalam saya anggap perlu, Dinas Perhubungan bisa konsultasi dan mendalami segala regulasi jika ingin menerapkan jalan berbayar,” kata Benny Tunggul, Senin (19/8/2019) kepada gobekasi saat di hubungi.
Benny menilai, rencana Dishub Kota Bekasi menunjuk Jalan Jendral Sudirman sebagai titik penerapan jalan berbayar belum masuk dalam kategori. Soalnya, panjang lebar jalan di Jalan Jendral Sudirman belum memadai.
Jika ingin menerapkan jalan berbayar, Benny mengusulkan kepada pemerintah setempat untuk menguji coba di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Sebab, Jalan Ahmad Yani masuk dalam kategori strategis terlebih merupakan jalan protokol.
“Jalan Jendral Sudirman itu kurang ekonomis dan strategis, beda dengan jalan Ahmad Yani,” ujarnya.
Benny menyarankan kepada pemerintah agar tidak perlu menerapkan jalan berbayar. Soalnya, jalur yang ada di Kota Bekasi sangat pendek dan bisa menambah titik kemacetan.
“(Penerapan ERP) menyebabkan multi player efek terhadap penumpukan di perempatan dan setiap jalan-jalan yang terjadi nya ERP, karena volume kendaraan yang besar dan jalan tidak luas,” imbuhnya.
Ia melihat jalan berbayar bukan solusi di Kota Bekasi untuk mengentaskan kemacetan yang ada. Apalagi, Kota Bekasi bukan kota yang menjadi pusat industri dimana volume kendaraan adanya untuk kepentingan distribusi pengiriman bahan baku atau jadi.
“Kota Bekasi banyak permukiman, dipotong kereta api, sungai, jalan tol, belum lagi LRT dan MRT dan Becakayu, semuanya menjadi eskalasi meningkatkan distribusi volume kendaraan yang ada di Kota Bekasi,” beber Benny.
Ia mengatakan saat ini Kota Bekasi dikepung dengan Angkutan Kota (Kota), Ojek Online (Ojol) yang menyebabkan jalan raya tergunakan sebagai terminal sementara.
“Nah untuk mengurai kemacetan ini bisa membuat terminal sementara, itu diperuntukan untuk mengurangi volume kendaraa yang tidak layak seperti angkot ujur, kendaraan diatas 10 tahun, menyediakan terminal sementara buat kendaraan seperti ojol dan kendaraan umum lainya,” pungkas Benny.
