Pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ditantang untuk menyelesaikan segudang kasus korupsi di Kota Bekasi.
Tangtangan itu diberikan oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Titah Rakyat Bekasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat Jendela Komunikasi (LSM JEKO) dalam aksinya di Gedung KPK, Selasa (17/12/2024).
Kasus – kasus tersebut diantaranya dugaan korupsi terkait proyek Grand Kota Bintang dan Folder Arenjaya di Kota Bekasi.
Koordinator aksi, Muhamad Ali Akbar, menyampaikan jika pimpinan KPK yang baru harus segera mengetahui dan menindaklanjuti persoalan yang terjadi di Kota Bekasi.
Menurut pria yang juga Sekretaris Jenderal LSM JEKO, kedua kasus tersebut terkesan dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti oleh oknum aparat penegak hukum.
“Kasus ini harus diungkap tuntas. Pembebasan lahan dan pembangunan proyek tersebut terjadi ketika Tri Adhianto menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi dan kemudian dilanjutkan saat beliau menjadi Wali Kota Bekasi,” ujar Ali.
Selain itu, para pengunjuk rasa juga menyoroti dugaan korupsi yang berkaitan dengan penerbitan site plan kawasan Grand Kota Bintang yang terletak di Jalan KH Noer Ali, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.
Mereka mendesak KPK untuk menyelidiki lebih dalam terkait dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam kasus tersebut, terutama Koswara Hanafi yang saat itu menjabat Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Kota Bekasi.
Diketahui, Koswara Hanafi saat ini menduduki jabatan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat. Ia juga diamanahkan menjadi Penjabat Wali Kota Bandung saat ini.
“Periksa Koswara Hanafi, yang diduga terlibat dalam proses penerbitan site plan Grand Kota Bintang. Site plan ini dikeluarkan saat beliau menjabat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi,” tegas Ali.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar fungsi kali di wilayah Bekasi segera dikembalikan sesuai dengan instruksi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Mereka berharap agar masalah-masalah terkait tata kota dan lahan di Bekasi segera dibongkar dan diperiksa secara menyeluruh oleh KPK.
Aksi ini menambah tekanan kepada KPK untuk segera menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat di Bekasi, terutama terkait proyek besar yang diduga telah merugikan negara.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
