Bekasi  

Besok, DPRD Kota Bekasi Digedor Aksi Aliansi Rakyat Miskin Kota: Soroti Tunjangan DPRD hingga Desak Kebijakan Anggaran Pro Rakyat

Kantor DPRD Kota Bekasi
Kantor DPRD Kota Bekasi

Kota Bekasi – Gelombang aksi bakal kembali mengguncang Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (10/9/2025) siang. Kali ini, Aliansi Rakyat Miskin Kota yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa akan turun ke jalan dengan membawa sederet tuntutan yang menyentil kebijakan legislatif maupun eksekutif.

Salah satu fokus utama aksi adalah sorotan terhadap tunjangan besar yang diterima para legislator Kalimalang—julukan DPRD Kota Bekasi. Massa mendesak adanya efisiensi, agar kebijakan anggaran lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Besok kami akan mendesak agar eksekutif dan legislatif menekan kebijakan anggaran yang pro rakyat. Salah satunya soal tunjangan DPRD serta wali kota dan wakil wali kota Bekasi,” tegas Hasan Basri, salah satu Koordinator Aksi, Selasa (8/9/2025).

Berita Bekasi Lainnya  Ketua DPRD Kota Bekasi Serukan Kemerdekaan Palestina

Selain menyoroti tunjangan, Aliansi Rakyat Miskin Kota juga membawa sederet tuntutan lain, antara lain, diskon dan pembebasan tunggakan PBB, sebagaimana imbauan Gubernur Jawa Barat.

Kemudian, seragam sekolah gratis untuk PAUD, SD, dan SMP. Program air minum di kelas (dispenser dan galon) di sekolah tingkat SD dan SMP, sebagai pelengkap program makan siang gratis dan tindak lanjut imbauan Sekolah Sehat Kemendikbud Ristek.

Selain itu dorogan peningkatan fasilitas transportasi publik, mulai dari pembangunan halte ojek online, peremajaan angkot, hingga subsidi keberlangsungan angkot.

Mereka juga menuntut agar dibangunnya Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan tenaga kerja terdidik dan tersertifikasi.

Terkhir ialah peningkatan anggaran untuk UMKM, koperasi, dan perlindungan anak, serta program lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Berita Bekasi Lainnya  PHK di Bekasi Meledak, 1.004 Pekerja Terdampak Tahun 2025, Lebih Tinggi dari Tahun Lalu

Hasan menegaskan, seluruh tuntutan tersebut akan dituangkan dalam bentuk draf yang nantinya diminta untuk ditandatangani pimpinan DPRD, anggota dewan, hingga pihak berwenang lainnya.

“Aksi ini adalah bentuk dorongan agar kebijakan politik anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat miskin kota,” tandasnya.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *