Kabupaten Bekasi – Rencana Pemprov Jawa Barat yang bakal menerapkan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dengan sistem digital atau e-voting pada 2026 menuai sorotan. Di Kabupaten Bekasi, DPRD meminta Pemkab jangan gegabah, karena tantangan di lapangan tidak bisa dianggap sepele.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin (Iwang), menegaskan sosialisasi menjadi kunci sebelum Pilkades digital benar-benar diterapkan.
“Kita dukung demi efektivitas, termasuk untuk percepat juga. Tapi yang pertama sosialisasi harus ada, kedua wacana mekanisme Musdes, untuk menanyakan masyarakat setuju apa tidak. Mengingat, mohon maaf, di kita ada wilayah yang belum melek 100 persen teknologi,” kata Iwang, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, tidak semua desa bisa langsung melompat ke sistem digital. Apalagi, anggaran tambahan, infrastruktur, hingga SDM harus benar-benar siap. “Kalau pakai mesin itu pasti ada biaya baru. Dan yang paling penting itu sosialisasi,” tambahnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti potensi kecurangan digital dan keamanan sistem. Iwang meminta Diskominfo memastikan server, bandwidth, hingga sistem keamanan benar-benar kuat agar tidak mudah diretas.
“Teknologi secanggih apapun, potensi kecurangan tetap ada. Belum lagi salah data atau salah hitung, karena kajiannya belum pernah dilakukan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, sebanyak 154 desa di Kabupaten Bekasi akan melaksanakan Pilkades serentak gelombang pertama pada September 2026, disusul gelombang kedua dan ketiga hingga 2029.
Langkah digitalisasi ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang fasilitasi Pilkades serentak secara elektronik.
Pertanyaannya, apakah warga desa di Bekasi siap beralih dari coblosan manual ke layar digital?
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
